Bekingi Gangster Rusia, Dua Petugas Imigrasi Bali Terancam Dipecat

BALI — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap dua petugas Imigrasi di Bali yang diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir bersama warga negara asing asal Rusia.

Keduanya bahkan disebut-sebut membekingi kelompok gangster yang melakukan pemerasan dan penganiayaan terhadap wisatawan asing di Pulau Dewata.

Kedua oknum petugas tersebut adalah EE (24), laki-laki, dan YB (24), perempuan.

Mereka diduga terlibat dalam aksi kejahatan yang dijalankan bersama dua warga negara Rusia, yakni IV (30) dan IS (33), di sejumlah lokasi wisata di Bali.

Menteri Agus menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu proses hukum berkekuatan tetap (inkrah) sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan.

"Kalau sudah inkrah dan hukumannya di atas dua tahun, pasti saya pecat. Ini sudah menyangkut tindakan kriminal dan tidak ada toleransi bagi pelanggaran seperti ini," ujar Agus di sela kunjungannya ke Pelabuhan Benoa, Bali, Selasa (5/8/2025).

Kasus ini terungkap setelah Kepolisian Daerah (Polda) Bali menangkap keempat pelaku, termasuk dua petugas Imigrasi, yang diduga turut membantu operasi kelompok kriminal tersebut.

Dari hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa mereka telah melakukan aksi kejahatan di setidaknya 27 tempat kejadian perkara (TKP) yang tersebar di berbagai kawasan wisata populer seperti Jimbaran, Canggu, Legian, dan Kuta, sejak Januari hingga Juli 2025.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dalam keterangannya menyebut bahwa kelompok ini juga beraksi di Denpasar dan Kabupaten Badung.

"Hasil pemerasan dibagi rata antar pelaku dan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini kami masih melakukan pengembangan, karena baru satu korban yang melapor resmi," jelas Irjen Daniel.

Polisi juga sedang memburu seorang WNA lainnya berinisial GG, yang diduga menjadi otak di balik seluruh rangkaian aksi dan berperan sebagai pengendali target kejahatan.

Menteri Agus menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga Imigrasi harus tetap dijaga.