"PT Hutama Karya telah mengeluarkan dana sebesar Rp205,14 miliar untuk pembelian lahan, namun hingga kini lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena status kepemilikannya belum dialihkan kepada negara atau BUMN," jelas Asep.
Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita:
Baca Juga:
- 122 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan,
- 13 bidang tanah lainnya milik tersangka IZ dan PT STJ,
Baca Juga:
- Serta satu unit apartemen di Bintaro, Tangerang Selatan.
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Iskandar Zulkarnaen dan PT STJ sebagai tersangka.
Namun, penyidikan terhadap IZ dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 8 Agustus 2024.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan sektor pengadaan barang dan jasa, yang dinilai sebagai area paling rawan terhadap praktik korupsi.
Lembaga antirasuah ini juga mengimbau seluruh BUMN untuk menjalankan praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
"KPK akan terus mendorong pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap praktik korupsi, khususnya dalam pengelolaan aset dan proyek strategis nasional," tutup Asep.*
PUNCAK JAYA Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna, S.I.P., M.M., melakukan kunj
Nasional
MEDAN Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitme
Nasional
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penelusuran mendalam terhadap ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan dua anggota DPR RI, yakni Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Sator
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menjadi sak
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut Bupati Kolaka
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Universitas Senior Medan (USM)
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut secara resmi menyepakati Rancan
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan
Pemerintahan
