Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dengan fokus penguatan di tingkat desa dan kelurahan.
Hal ini disampaikan secara resmi oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, saat membuka rapat koordinasi ketahanan pangan desa/kelurahan yang digelar di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (7/8).
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2025 akan difokuskan sebesar 20 persen untuk mendukung program ketahanan pangan.
Langkah ini sejalan dengan regulasi Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025.
"Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan program super prioritas di Kabupaten Tapsel. Mengingat hampir 60 persen masyarakat kami bergantung pada sektor pertanian, maka keberhasilan program ini sangat krusial bagi kesejahteraan warga," ujar Gus Irawan.
Rapat koordinasi ini diadakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran dan efektif.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara Kepala Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan.
"Jika ada kendala di tingkat desa atau kelurahan, penyelesaian harus dimulai dari kecamatan sebelum dibawa ke tingkat kabupaten. Kepala desa adalah ujung tombak pelaksanaan program, dan camat memiliki peran aktif dalam monitoring serta evaluasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa meskipun sebagian besar desa telah mengesahkan APBDes 2025, penyesuaian alokasi Dana Desa tetap dapat dilakukan demi mengoptimalkan program ketahanan pangan.
Selain rapat koordinasi ketahanan pangan, acara tersebut juga diisi dengan sosialisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada para kepala desa dan lurah.
Program ini bertujuan memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja serta pendidikan nonformal, guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, camat, stakeholder terkait, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL