SEMARANG — Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (6/8/2025), Mbak Ita menyoroti ketidakadilan dalam penanganan perkara yang menjerat dirinya.
Dalam pernyataannya, Mbak Ita menegaskan bahwa para camat yang menjabat di 16 kecamatan pada tahun 2023 juga seharusnya diproses hukum, karena turut terlibat dalam praktik yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga:
"Camat-camat ini juga memeras, seharusnya juga diproses," ujar Mbak Ita tegas di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Sarwadi.
Mbak Ita mengungkapkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan BPK, para camat telah diwajibkan mengembalikan dana sebesar total Rp13 miliar ke kas daerah.
Baca Juga:
Dana itu merupakan bagian dari temuan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan penunjukan langsung proyek-proyek di masing-masing kecamatan.
Proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Semarang.
Rata-rata, kata Mbak Ita, masing-masing camat mengembalikan sekitar Rp800 juta.
"Tiap camat rata-rata mengembalikan Rp800 juta. Tapi kenapa hanya saya yang ditetapkan sebagai tersangka?" tanya Mbak Ita dalam sidangnya.
Lebih lanjut, Mbak Ita mempertanyakan sikap penegak hukum yang menurutnya tidak adil dan terkesan tebang pilih.
Ia juga menyindir mengapa tidak ada satu pun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Semarang yang turut diproses dalam perkara ini.
"Apa yang jadi pertimbangan, mengapa ASN tidak ada satupun yang diproses KPK?" ucapnya.
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
