PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mencatat langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas kredit dari salah satu bank milik negara (BUMN) kepada dua perusahaan swasta, yakni PT BSS dan PT SAL.
Sebanyak Rp506,15 miliar uang tunai berhasil disita oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel pada Kamis (7/8), di Palembang.
Uang tersebut diamankan dalam bentuk pecahan Rp100 ribu dan saat ini telah berada dalam penguasaan negara sebagai bagian dari proses penyelamatan keuangan negara.
Baca Juga:
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyitaan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pemulihan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,3 triliun.
"Penyelamatan keuangan negara menjadi bagian penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, tidak hanya fokus pada penetapan tersangka dan pemidanaan," tegas Vanny kepada media.
Baca Juga:
Selain penyitaan uang tunai, tim penyidik juga tengah melakukan proses pemblokiran serta penilaian terhadap sejumlah aset milik pihak terkait.
Diharapkan, dari hasil lelang aset-aset tersebut, negara dapat memperoleh tambahan sekitar Rp400 miliar, sehingga total penyelamatan potensi kerugian negara bisa mendekati Rp1 triliun, atau lebih dari 75 persen dari estimasi total kerugian.
Proses penyidikan terhadap perkara ini terus dilakukan secara mendalam.
Tim penyidik saat ini fokus pada pendalaman alat bukti dan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki keterlibatan.
"Langkah-langkah hukum lanjutan akan segera dilakukan seiring dengan pengumpulan dan pendalaman alat bukti yang sedang berjalan," jelas Vanny.
Kejaksaan menyampaikan bahwa komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga keuangan negara akan terus diutamakan, termasuk memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terbukti bersalah.
Langkah Kejati Sumsel ini diapresiasi sebagai bagian dari upaya serius dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta memberikan efek jera terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.*
MEDAN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soetarto, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memperluas layanan bus listrik ya
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
Ekonomi
TAPANULI TENGAH Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis malam, pukul 22.29 WIB
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Warga Jalan Sihoring Koring, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumater
Peristiwa
JAKARTA Dalam rangka mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Dala
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif tren konsumen yang belakangan ini lebih memilih membeli beras d
Ekonomi
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
