Namun hingga kini, proses tersebut belum tuntas.
Kajari Padangsidimpuan menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian permasalahan tanah tersebut agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
"Apabila permasalahan ini tidak segera dituntaskan, maka akan berdampak pada kelancaran pembangunan di kota ini. Oleh karena itu, pendapat hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara akan menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kota untuk melanjutkan permohonan pelepasan aset secara sah," tegasnya.
Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. Letnan Dalimunte, melalui Sekretaris Daerah, Rahmat Marzuki Nasution, S.H., M.H., CGCAE, menyampaikan dukungannya terhadap sinergi bersama Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut ini.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bidang Pertanahan, serta perwakilan dari Dinas Perkim.
Pemerintah Kota berkomitmen untuk mengajukan permohonan pendapat hukum kepada Kejari Padangsidimpuan guna memastikan legalitas peralihan tanah dan rencana penggunaannya ke depan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong percepatan penataan aset negara yang berdampak langsung pada peningkatan layanan dan pembangunan ekonomi masyarakat.*
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
