21. DE: Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
22. SR: PPK 1.5 Satker PJN Wilayah I Sumut
23. MM: Direktur PT Ayu Septa Perdana
24. DA: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sumut
25. TRP/DDM: ASN
26. UH: Staf Teknik pada PPK 1.4 Satker PJN Wilayah I Sumut
27. RM: Staf Pengawas Jalan Jembatan UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut tahun 2016-sekarang
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan yang dilakukan KPK usai operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 lalu.
Sebelumnya, pada Rabu (13/8), KPK juga memeriksa 18 saksi lain, termasuk sejumlah pejabat penting seperti mantan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Komisaris PT DNG Taufik Hidayat Lubis.
Kasus ini mencuat setelah OTT yang dilakukan KPK terkait proyek pembangunan jalan di dua institusi besar: Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
KPK menyebut proyek tersebut dibagi menjadi dua klaster, dengan total nilai mencapai Rp231,8 miliar.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
