- Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut
- Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK
- Heliyanto (HEL) – PPK di Satker PJN Wilayah I
- M. Akhirun Efendi (KIR) – Dirut PT Dalihan Natolu Group
- M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY) – Direktur PT Rona Na Mora
KPK menduga, dalam perkara ini terjadi praktik suap antara pihak kontraktor dan pejabat pemerintah.
KIR dan RAY disinyalir sebagai pemberi suap, sementara TOP, RES, dan HEL disebut sebagai penerima dalam dua klaster proyek berbeda.
KPK menegaskan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam skema pengadaan proyek yang tidak sesuai prosedur.
Pemeriksaan terhadap para saksi disebut sebagai langkah krusial untuk mengungkap aliran dana, motif, serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak.
"Kami memastikan proses penyidikan berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum," tegas Budi Prasetyo.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
