HUT RI ke-80, Jaksa Agung: Tugas Kita Belum Usai, Keadilan Harus Ditegakkan

JAKARTA – Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana memimpin upacara bendera di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Saat membacakan amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin, Asep menekankan bahwa makna kemerdekaan sejati tidak akan pernah terwujud tanpa penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat.

"Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar: menjaga kedaulatan melalui penegakan hukum yang beradab," ujar Jaksa Agung dalam amanatnya.

Jaksa Agung menggarisbawahi bahwa Kejaksaan, yang lahir pada 2 September 1945, merupakan bagian penting dari fondasi negara hukum Indonesia.

Ia menekankan bahwa kemerdekaan tanpa hukum hanyalah ilusi, sementara hukum tanpa semangat kemerdekaan kehilangan makna.

Kejaksaan, lanjutnya, memiliki tanggung jawab mulia untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan arti kemerdekaan secara nyata, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kalangan.

Dalam semangat peringatan HUT ke-80 RI yang mengusung tema "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju," Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan harus memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai institusi yang juga genap berusia 80 tahun, Kejaksaan membawa semangat perubahan lewat tema Hari Bhakti Adhyaksa 2025: "Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju."

Beberapa transformasi yang disoroti antara lain:

- Penerapan sistem penuntutan tunggal (single prosecution system).

- Penguatan peran Advocaat Generaal sebagai penasihat hukum negara.

- Pemanfaatan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, dan hati nurani serta rasa keadilan tetap menjadi kompas utama dalam bekerja.

Jaksa Agung juga menyampaikan keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

"Korupsi adalah musuh utama kemerdekaan. Ia merampas hak rakyat dan menghancurkan kepercayaan publik," tegasnya.

Dalam konteks ini, ia mengingatkan seluruh insan Adhyaksa untuk menjaga integritas dan tidak memberikan ruang bagi "pengkhianat hukum" di tubuh Kejaksaan.

Menjelang implementasi KUHP baru pada 2026 dan pembahasan RKUHAP, Jaksa Agung menegaskan pentingnya memastikan produk hukum yang dilahirkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

"Mari kita wujudkan penegakan hukum yang humanis dan berpihak pada keadilan substantif sebagai bentuk pengabdian nyata dalam mengisi kemerdekaan," tuturnya.

Menutup amanatnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak seluruh jajaran Kejaksaan untuk memperbarui komitmen dalam menjaga marwah hukum di Tanah Air.

"Kita adalah benteng terakhir keadilan, pelindung hak rakyat, dan penjaga martabat bangsa. Mari kita ukir sejarah dengan tinta emas integritas, keadilan, dan keberanian," pungkasnya penuh semangat.*