
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalKPK masih mendalami hubungan antara SK tersebut dengan rapat pembagian kuota yang disebutkan.
Selain soal pembagian kuota, KPK menemukan indikasi setoran dana dari sejumlah pihak travel haji kepada oknum di lingkungan Kemenag.
Besaran setoran per kuota bervariasi, mulai dari USD 2.600 hingga USD 7.000, tergantung kapasitas travel masing-masing.
Setoran tersebut diduga diberikan melalui asosiasi haji, sebelum kemudian disalurkan ke oknum Kemenag yang belum disebutkan identitasnya secara resmi.
KPK masih menelusuri alur dan aktor di balik aliran dana tersebut.
Menurut KPK, pengalihan sebagian besar kuota tambahan dari jemaah reguler ke jalur khusus berpotensi menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.
Dana yang seharusnya masuk ke kas negara dari jemaah reguler justru diduga mengalir ke travel swasta.
"Kami berharap secepatnya alat bukti terkumpul secara cukup agar bisa segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab," ujar Budi.
Hingga saat ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni:
- Yaqut Cholil Qoumas (eks Menteri Agama)
- Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (mantan staf khusus Menag)
- Fuad Hasan Masyhur (pimpinan travel Maktour)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi