Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
BANDA ACEH — Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH MHum, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata di Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (20/8).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), sejumlah Jaksa, perwakilan Polda Aceh, Hakim Tinggi, pimpinan organisasi advokat, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera dari seluruh wilayah Aceh.
Rakornis ini digelar dengan tujuan utama mempercepat penyelesaian perkara perdata sekaligus mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.
Dalam acara yang dimoderatori oleh Dr. Taqwaddin tersebut, terdapat paparan dari tiga Hakim Tinggi yakni YM HT Irwan Efendi, SH MH mengenai pelaksanaan eksekusi, YM HT Aimafni Arli, SH MH tentang e-court, serta YM HT Ahmad Sahyuti, SH MH yang mempresentasikan sistem informasi perkara perdata (SIPOKAD).
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarinstansi dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.
"Walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah berupaya maksimal menjalankan peradilan secara prosedural dan substansial, termasuk memanfaatkan teknologi informasi seperti e-court dengan layanan e-filing, e-payment, dan e-litigation, masih ada tantangan di lapangan, terutama dalam pelaksanaan eksekusi," ujarnya.
Lebih jauh Nursyam mengingatkan agar hasil putusan perkara perdata tidak hanya berhenti sebagai kemenangan di atas kertas semata, melainkan harus diikuti dengan pelaksanaan eksekusi yang nyata.
"Kita harapkan melalui pertemuan ini dapat diperoleh masukan berharga dari berbagai penegak hukum guna mempercepat kepastian hukum dan memberikan manfaat serta keadilan bagi masyarakat luas," tuturnya.
Rakornis yang berlangsung penuh diskusi konstruktif ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum demi pelayanan peradilan yang lebih baik di Provinsi Aceh.*
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL