JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim, Rudy Ong Chandra (ROC), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kalimantan Timur.
Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan dijemput paksa oleh tim penyidik KPK pada Kamis malam (21/8).
Rudy Ong tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 21.37 WIB dengan pengawalan ketat.
Baca Juga:
Ia tampak mengenakan kemeja merah muda dan tangan terborgol. Setibanya di lokasi, Rudy langsung digiring menuju ruang pemeriksaan yang berada di lantai dua.
Saat menaiki tangga, ia terlihat berusaha menutupi wajahnya dan bahkan sempat merangkak saat melintasi pintu akses menuju ruang pemeriksaan.
Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada media menyampaikan bahwa penahanan terhadap Rudy akan berlangsung selama 20 hari pertama.
"Selanjutnya, tersangka ROC akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 21 Agustus hingga 9 September 2025," jelas Budi.
Rudy akan menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih.
Penetapan status tersangka terhadap Rudy Ong Chandra terungkap setelah dirinya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, dalam putusan pengadilan, gugatan tersebut ditolak, sehingga status tersangka ROC dinyatakan sah menurut hukum.
Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dalam pengurusan perizinan IUP di Kalimantan Timur.
Selain Rudy Ong, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, salah satunya adalah mantan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
