UGM Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab atas Beredarnya Foto Ijazah Presiden Jokowi di Media Sosial

YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke-7 Joko Widodo di media sosial.

Pihak kampus memastikan bahwa dokumen ijazah asli telah diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi saat prosesi wisuda pada November 1985.

Penegasan ini disampaikan oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., SpOG(K), dalam tayangan resmi bertajuk #UGMMENJAWAB di kanal YouTube UGM, Jumat (22/8/2025).

Dalam video tersebut, Ova menyampaikan bahwa pihak universitas tidak dapat memberikan konfirmasi atas keaslian dokumen yang beredar di luar karena ijazah asli sudah berada dalam kepemilikan pribadi.

"Ijazah itu sudah diserahkan kepada yang bersangkutan sejak 1985. Artinya, yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Universitas Gadjah Mada tidak akan berkomentar soal dokumen yang beredar di luar sana," ujar Ova.

Ova juga menekankan bahwa UGM terikat dengan regulasi perlindungan data pribadi sehingga tidak bisa sembarangan memberikan atau mengklarifikasi data akademik seseorang, termasuk dokumen kelulusan.

Menurutnya, jika ada pihak yang ingin memastikan status kelulusan seseorang, maka konfirmasi tersebut sebaiknya dilakukan langsung oleh pemilik ijazah.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof. Dr. Wening Udasmoro.

Ia menuturkan, permintaan klarifikasi oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum tidak dapat dipenuhi oleh kampus.

"Kami terbentur pada aturan. Kami tidak dapat menunjukkan data pribadi milik seseorang kepada pihak lain tanpa relevansi hukum yang jelas," jelas Wening.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Sigit Sunarta menambahkan, salinan dokumen yang dimiliki fakultas kini telah diserahkan kepada kepolisian untuk mendukung proses penyelidikan terhadap polemik yang berkembang.

"Semua dokumen pendukung terkait kelulusan Presiden Jokowi, termasuk salinan ijazah, telah diserahkan kepada kepolisian sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung," ujar Sigit.