JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Kasus ini telah menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, sebagai salah satu dari 11 tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kerja sama dengan PPATK sangat penting untuk menelusuri aliran dana dalam perkara ini.
Baca Juga:
Informasi dari PPATK memudahkan KPK dalam memetakan penerima dana dan pola transaksi keuangan yang mencurigakan.
"PPATK telah memberikan informasi terkait aliran transaksi dalam rekening. Dengan begitu, proses penelusuran menjadi lebih mudah dan cepat," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:
OTT Berawal dari Laporan PPATK
Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap para tersangka merupakan tindak lanjut dari data awal yang diterima dari PPATK.
"Informasi dari PPATK menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan OTT. Ini adalah hasil kerja sama antarlembaga yang solid," ujarnya.
Selain Immanuel Ebenezer, sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Bina K3 Kemenaker dan pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka antara lain:
1. Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3
2. Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja
3. Subhan – Sub Koordinator Keselamatan Kerja
4. Anita Kusumawati – Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja
5. Fahrurozi – Direktur Binwasnaker dan K3
6. Hery Sutanto – Direktur Bina Kelembagaan
7. Sekarsari Kartika Putri – Sub Koordinator
8. Supriadi – Koordinator
9. Temurila dan Miki Mahfud – Pihak dari PT KEM Indonesia
Kesebelas tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dalam berbagai pecahan serta 22 unit kendaraan.
Pemeriksaan terhadap para tersangka akan terus berlanjut dalam upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.*
(tt/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
