MEDAN – Sebuah video yang memperlihatkan aksi dugaan kekerasan terhadap demonstran di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah pria berpakaian sipil, diduga anggota polisi, terlihat menyeret dan bahkan menginjak kepala seorang demonstran hingga korban mengalami kejang-kejang.
Peristiwa ini terjadi pada aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa untuk menuntut penghapusan tunjangan mewah DPR, Kamis (28/8/2025).
Lokasi kejadian berada di Jalan Imam Bonjol, tepat di depan Gedung DPRD Sumut, Medan.
Dalam video yang beredar, tampak seorang pria ditarik secara paksa oleh beberapa orang berpakaian preman.
Salah satu dari mereka, diduga seorang perwira Satreskrim Polrestabes Medan, terlihat menendang korban.
Sementara itu, pria lain berbaju garis-garis dan mengenakan topi terekam sedang menginjak kepala korban yang telah tergeletak di tanah.
Korban kemudian tampak kejang-kejang akibat aksi tersebut.
Warga sekitar yang menyaksikan kejadian sontak bereaksi keras, bahkan sempat mendorong pelaku untuk menghentikan tindakannya.
Kericuhan berhasil diredam setelah Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro, turun tangan melerai situasi.
Menanggapi insiden tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menyatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki identitas pria yang menginjak korban.
"Akan kami cek. Kalau itu benar anggota Polri akan kami proses sesuai prosedur yang berlaku," tegas Ferry, Jumat (29/8/2025).
Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kejadian tersebut.
"Saya selaku Kapolda minta maaf. Saat ini sedang kita proses," ujar Whisnu.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan.
"Tugas kita adalah memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumut. Jangan ada yang coba-coba mengganggu keamanan dan ketertiban," imbuhnya.
Sejumlah lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), termasuk KontraS, telah menyampaikan kritik terhadap dugaan kekerasan yang terjadi dalam pengamanan unjuk rasa ini.
KontraS menyebut tindakan aparat sebagai bentuk "brutalitas yang tak beralasan" serta meminta agar seluruh proses hukum berjalan secara transparan.
Hingga kini, masyarakat masih menanti kejelasan terkait proses penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat, serta jaminan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang.*
(d/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
