Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan adanya indikasi awal terkait aktivitas terorganisir yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi, khususnya dalam konteks sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung belakangan ini.
Pernyataan ini disampaikan Meutya melalui unggahan resmi di akun Instagram pribadinya, Senin (1/9/2025).
Menurut Meutya, temuan awal Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan adanya pola sistematis yang mengarah pada penyebaran konten provokatif secara daring, serta keterlibatan dana dalam jumlah signifikan melalui berbagai platform digital.
"Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi," tulis Meutya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan tajam dalam transaksi keuangan melalui fitur-fitur digital, seperti donasi dan gifts yang disalurkan melalui siaran langsung (live streaming) berisi konten kekerasan dan tindakan anarkis.
"Sejak beberapa hari terakhir, kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar," ungkapnya.
Menkomdigi juga menyebut adanya keterkaitan antara beberapa akun yang terlibat dengan jaringan judi online.
Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa sebagian aktivitas digital yang terjadi bukanlah murni bagian dari penyampaian aspirasi, melainkan bagian dari manuver yang terorganisir.
Meski demikian, Meutya menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai dan tertib.
"Kami sangat menghormati masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai ketentuan hukum," ujarnya.
Namun, ia memberi catatan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sengaja digerakkan melalui media sosial untuk berkumpul di lokasi-lokasi aksi, kemudian menayangkan konten secara maraton guna memperoleh insentif yang nilainya tidak wajar.
Dalam imbauannya kepada masyarakat, Meutya meminta agar publik tidak mudah terpancing oleh provokasi di dunia maya dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Ruang digital adalah milik kita bersama. Mari kita jaga agar tetap sehat, aman, dan tidak diperalat untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin memecah belah," pungkasnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan platform digital terkait untuk menindaklanjuti temuan ini secara lebih menyeluruh.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, serta aktif melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang beredar, terutama melalui media yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.*
(d/a008)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN