TNI Tegaskan Tak Ada Niat Berlakukan Darurat Militer, Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi

JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menepis keras isu yang menyebut TNI berencana memberlakukan darurat militer menyusul terjadinya aksi demonstrasi ricuh akhir Agustus lalu.

Ia menegaskan bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk menerapkan status tersebut.

"Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer," ujar Brigjen Freddy, dikutip pada Minggu (7/9/2025).

Ia menambahkan, isu mengenai darurat militer yang beredar belakangan ini tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang valid.

Seluruh langkah TNI, menurutnya, selalu berada dalam koridor konstitusi dan berdasarkan perintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata.

"TNI telah menyatakan secara resmi bahwa seluruh tindakannya berada dalam koridor konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia," imbuhnya.

Freddy juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kepanikan.

"Masyarakat diminta tetap tenang, kritis, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar," tegasnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang diwarnai tindakan anarkis dan penjarahan di sejumlah lokasi telah menuai keprihatinan dari berbagai pihak.

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menilai bahwa tindakan penjarahan tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun, meski dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah.

"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapa pun rakyat marah dengan para pejabat negara," tegas Hendardi.

Ia menekankan pentingnya membedakan antara aksi demonstrasi konstitusional yang dilakukan secara damai oleh mahasiswa, buruh, ojek online, dan elemen sipil lainnya, dengan aksi kekerasan yang terjadi pada malam atau dini hari.

"Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan terarah adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja," katanya.

Hendardi mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang mengail di air keruh melalui eskalasi kekerasan tersebut, termasuk aktor politik oportunis dan pihak yang disebutnya sebagai conflict entrepreneur.

Dalam menghadapi situasi yang kian kompleks, Hendardi menuntut agar aparat keamanan bertindak cepat dan terukur, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan konstitusi.

Ia menyarankan pendekatan preventif seperti blokade wilayah rawan dan pencegahan potensi kerusuhan, tanpa mengarah pada tindakan kekerasan berlebihan.

"Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh," tuturnya.

Ia juga memperingatkan agar situasi ini tidak dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan represif baru seperti darurat militer, yang dapat merusak demokrasi dan kebebasan sipil.

"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," pungkasnya.

Meski beberapa daerah sempat mengalami ketegangan akibat aksi unjuk rasa, hingga kini situasi secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.

Pemerintah dan TNI terus menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban dengan tetap menghormati hak-hak sipil.*

(sn/a008)