Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait program "patungan APBN" untuk melunasi utang negara adalah hoaks.
Penjelasan tersebut disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu menyusul viralnya narasi yang mengklaim pemerintah membuka donasi publik melalui platform crowdfunding untuk membantu membayar utang Indonesia.
"Berita yang beredar mengenai peluncuran program 'Patungan APBN untuk Bantu Negara Lunasi Utang' merupakan berita hoaks," demikian keterangan resmi PPID Kemenkeu, Kamis (30/4/2026).Baca Juga:
Kemenkeu mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Masyarakat juga diminta lebih waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan instansi negara.
Isu tersebut diketahui bermula dari unggahan akun media sosial X bernama @iPoopBased yang dikenal sebagai akun parodi. Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan narasi seolah-olah pemerintah meluncurkan program penggalangan dana melalui situs Kitabisa.com.
Unggahan itu disertai tangkapan layar hasil rekayasa digital yang memperlihatkan kampanye donasi dengan foto Presiden Prabowo Subianto. Dalam gambar tersebut, ditampilkan angka donasi yang disebut telah mencapai Rp137,42 miliar dari target Rp800 triliun.
Meski diduga dibuat sebagai konten humor, unggahan tersebut menyebar luas dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kemenkeu menegaskan bahwa pengelolaan utang negara dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sah serta diawasi oleh undang-undang, bukan melalui penggalangan dana publik secara informal.*
(in/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK