KPK Ungkap Noel Terima Setoran Lain Saat Jadi Wamenaker

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Immanuel Ebenezer alias Noel tidak hanya menerima uang hasil pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tetapi juga menerima setoran lain selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

"Memang secara garis besar sudah ada informasi dari yang bersangkutan bahwa memang ada (penerimaan) dari yang lain," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

KPK mendalami dugaan bahwa Noel menerima sekitar Rp3 miliar untuk renovasi rumah dan sebuah motor mewah Ducati Scrambler.

Baca Juga:

• KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag
• Gerbrak kembali Guncang Jakarta,desak APH Segera Periksa Gubernur, Ketua DPRD Sumut dan Baharuddin Siagian

Atas dasar itu, selain dijerat dengan pasal pemerasan, KPK juga menambahkan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang mengatur soal gratifikasi.

"Penerimaan itu adalah penerimaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang tidak seharusnya diterima," tegas Asep.

Baca Juga:

• Kejati Sumsel Tahan Dua Tersangka Kasus Pemerasan Forum Kades di Pagar Gunung
• Istri Mantan PM Nepal Tewas Terjebak di Rumah Saat Dibakar Demonstran

Noel dilantik sebagai Wamenaker pada Oktober 2024, namun KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan dimulai hanya sebulan setelah menjabat.

Uang Rp3 miliar itu diterima pada Desember 2024, berdasarkan hasil penyidikan.

Alih-alih menghentikan praktik korupsi yang sudah berlangsung sejak lama, Noel justru terlibat aktif dalam aliran dana haram tersebut.

Menurut Asep, Noel mengetahui adanya pemerasan dan justru memanfaatkannya.

KPK pun telah menyita empat mobil dan satu unit motor Ducati dari tangan Noel, yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi ini.

Kasus besar ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Sebanyak 14 orang diamankan, dengan 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Noel.

KPK menyebut pemerasan terkait sertifikasi K3 berlangsung sejak 2019 hingga 2024, dengan nilai dugaan korupsi mencapai Rp81 miliar.

Uang tersebut dipungut dari biaya penerbitan sertifikat yang dinaikkan secara tidak wajar dan mengalir ke sejumlah pejabat.

Tokoh kunci dalam skema korupsi ini adalah Irvian Bobby Mahendro (IBM), ASN yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3.

Irvian diduga menerima sekitar Rp69 miliar, yang digunakan untuk belanja pribadi, hiburan, uang muka rumah, hingga setoran ke pihak lain.

Dalam pernyataannya usai ditetapkan sebagai tersangka, Noel mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada publik.

"Saya mengakui kesalahan saya dan saya mempertanggungjawabkan kesalahan saya," ucap Noel saat mengenakan rompi oranye di Gedung KPK, Selasa (2/9).

Namun, Noel juga membantah bahwa dirinya ditangkap lewat OTT, serta menyebut bahwa kasus yang menjeratnya bukanlah murni pemerasan.

Ia bahkan berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo, melalui keputusan resmi, telah memberhentikan Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker, menyusul penetapan tersangka oleh KPK.*

(kp/a008)

KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

Gerbrak kembali Guncang Jakarta,desak APH Segera Periksa Gubernur, Ketua DPRD Sumut dan Baharuddin Siagian

Kejati Sumsel Tahan Dua Tersangka Kasus Pemerasan Forum Kades di Pagar Gunung

Istri Mantan PM Nepal Tewas Terjebak di Rumah Saat Dibakar Demonstran

Transparansi Gaji dan Proyek Negara Wajib Digital: Jalan Menuju Pemerintahan Bersih

KPK Respons 11 Tuntutan ICW Soal Antikorupsi: Akan Dipelajari dan Jadi Bahan Evaluasi