Anak Mantan Wali Kota Medan Dituntut 1,5 Tahun Penjara dalam Kasus Aset PT KAI

MEDAN — Tiga orang terdakwa dalam kasus penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Medan, termasuk anak dari mantan Wali Kota Medan, dituntut hukuman pidana selama 1,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Tuntutan ini disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (15/9).

Ketiga terdakwa yang dimaksud yakni Johan Evandy Rangkuty, anak dari almarhum Agus Salim Rangkuty (Wali Kota Medan 1980–1990), serta Risma Siahaan dan Ryborn Tua Siahaan.

Baca Juga:

• Albania Tunjuk Menteri AI Pertama di Dunia, ‘Diella’ Siap Basmi Korupsi!

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 8, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Fauzan Irgi Hasibuan, menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan kepada masing-masing terdakwa," ucap Fauzan saat membacakan tuntutan.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut denda sebesar Rp100 juta untuk masing-masing terdakwa, dengan subsider dua bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Tak berhenti di situ, jaksa juga menuntut dua dari tiga terdakwa membayar uang pengganti (UP) kerugian negara.

Risma Siahaan dituntut membayar Rp21,9 miliar, sementara Johan Evandy Rangkuty sebesar Rp13,5 miliar.

Dijelaskan bahwa aset yang sebelumnya dikuasai secara ilegal telah disita oleh Kejari Medan dan dikembalikan kepada PT KAI.

Namun demikian, jaksa menilai pengembalian aset tidak menghapus kewajiban penggantian kerugian negara.

"Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda para terdakwa yang telah disita akan dilelang untuk menutupi kerugian," tegas Fauzan.

Lebih lanjut, apabila hasil lelang masih belum mencukupi, maka jaksa berwenang menyita harta benda lainnya milik terdakwa.

Bila tidak ada aset lain yang mencukupi, masing-masing terdakwa akan dihukum tambahan satu tahun penjara.

Kasus ini bermula dari penguasaan ilegal aset PT KAI berupa lahan dan bangunan di Jalan Sutomo No. 11, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Aksi ini diduga telah menyebabkan kerugian negara puluhan miliar rupiah.

Perkara ini mencuat usai Kejari Medan melakukan penyelidikan intensif, hingga akhirnya membawa tiga nama tersebut ke meja hijau.

Proses hukum masih berlangsung dan majelis hakim dijadwalkan akan membacakan putusan akhir dalam beberapa pekan ke depan.*

Albania Tunjuk Menteri AI Pertama di Dunia, ‘Diella’ Siap Basmi Korupsi!

Dokter Spesialis Bedah di Medan Dituntut 4 Tahun Penjara karena Merusak Pagar Seng

Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Empat Joki SNPMB di USU Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara, Gunakan KTP Palsu dan Kacamata Canggih

Eks Pejabat BNI Medan Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Kredit Rp 17 Miliar

Rayakan HUT ke-80, KAI Divre I Sumut Gelar Lomba Fotografi Bertema Kereta Api dan Arsitektur