Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton.
Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa telah dipenuhi selama proses hukum berjalan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses peradilan, terutama terkait pemenuhan hak-hak tersangka atau terpidana.Baca Juga:
"Kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka sejak saat kasus diperiksa sampai vonis kemarin," ujar Habiburokhman, dalam keterangan yang diterima oleh wartawan, Minggu (8/3/2026).
Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa meski pihaknya akan melakukan pemanggilan, Komisi III tidak akan mengintervensi proses peradilan.
"Kami tidak bisa mengintervensi secara teknis perkara tersebut," tambahnya.
Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapal (ABK) dari kapal Sea Dragon, sebelumnya telah divonis lima tahun penjara dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu yang melibatkan hampir 2 ton barang haram.
Vonis ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan hukuman mati bagi Fandi.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis lima tahun penjara pada sidang Kamis, 5 Maret 2026.
Ketua Majelis Hakim Tiwik dalam persidangan tersebut menyatakan, "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fandi Ramadhan dengan pidana penjara selama lima tahun."
Meskipun vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan, Komisi III DPR mengungkapkan rasa lega karena Fandi tidak dijatuhi hukuman mati.
Namun, langkah ini tetap menjadi perhatian besar bagi pihak berwenang yang ingin memastikan bahwa setiap tahap proses hukum dilakukan dengan adil.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL