Bebas dari Fitnah Pemerkosaan, Petani Sergai Bangkit Gugat Polisi dan Saksi

SERDANG BEDAGAI – Seorang petani miskin asal Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jotaris Rajagukguk alias Jahudi, kini tengah memperjuangkan keadilan setelah sempat dipenjara selama tujuh bulan atas tuduhan persetubuhan secara paksa terhadap seorang perempuan berinisial JRS.

Kasus yang menjerat Jahudi bermula ketika dirinya ditangkap dan ditahan oleh Polres Serdang Bedagai. Ia kemudian diseret ke meja hijau atas dakwaan pemaksaan hubungan badan.

Baca Juga:

• Gelombang Aspirasi Publik Menguat, 17+8 Tuntutan Rakyat Desak Pemerintah Tindak Lanjut Sebelum 5 September 2025

Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah melalui putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 8 September 2023, menyatakan Jahudi tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, hakim memerintahkan agar Jahudi segera dibebaskan dari tahanan. Pada 19 September 2023, ia resmi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Tebingtinggi berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor W2.PAS.PAS.17.PK.01.01-1146.

Namun, kebebasan itu menyisakan luka mendalam.

Selama tujuh bulan, tepatnya sejak 4 Maret 2023 hingga 19 September 2023, Jahudi harus meringkuk di balik jeruji besi atas perkara yang tidak pernah dilakukannya.

Kini, ia bertekad menuntut keadilan atas proses hukum yang dinilainya penuh kejanggalan. Jahudi berencana melaporkan pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan, serta menuntut pertanggungjawaban aparat kepolisian yang menangkap dan menahannya tanpa bukti kuat.

"Ini fitnah, rekayasa. Saya ingin menuntut keadilan. Saya akan menuntut semua pihak yang sudah merusak nama baik saya," tegas Jahudi.

Akan Lapor ke Propam

Baca Juga:

• Komisi III DPR Siapkan Rapat Internal Tanggapi Tuntutan Mundur Kapolri Terkait Insiden Kematian Driver Ojol

Menurut keterangan penasihat hukumnya, kasus yang dialami Jahudi mencerminkan betapa lemahnya penegakan hukum di tingkat kepolisian. Ia menilai, masih ada praktik penanganan perkara yang jauh dari prinsip profesionalitas, sehingga rakyat kecil seperti Jahudi kerap menjadi korban.

"Kasus ini menjadi bukti mendesak bahwa reformasi di tubuh Polri harus segera dilaksanakan secara serius.

Presiden bahkan sudah membentuk Komisi Reformasi Polri, tapi praktik di lapangan masih jauh dari harapan," ujar penasihat hukum Jahudi.

Jahudi sendiri berencana melaporkan kasus yang menimpanya ke Divisi Propam Polri agar aparat yang menangani perkara tersebut dapat diperiksa. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat kecil yang mengalami nasib serupa.*