Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sebagai bagian dari program prioritas pemerintah di sektor pendidikan.
Program Sekolah Rakyat tersebut ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima Wakil Bupati Banggai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (16/4/2026).Baca Juga:
"Presiden mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu waktu realisasinya," ujar Agus dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah memasuki tahap kedua dengan total 104 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.
Sekolah Rakyat ini nantinya akan menggantikan fasilitas rintisan yang telah digunakan sejak pertengahan 2025, dengan bangunan permanen yang lebih representatif.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tahap ketiga pembangunan dengan tambahan sekitar 100 sekolah baru pada tahun ini, guna memperluas jangkauan program.
Agus menegaskan, daerah yang ingin mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat harus memastikan status lahan sudah jelas dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah.
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Targetnya, angka kemiskinan nasional pada 2029 bisa ditekan hingga di bawah 2 persen. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting," jelasnya.
Pemerintah juga mendorong daerah untuk aktif mengakses berbagai program prioritas lainnya, seperti koperasi desa dan pengembangan kampung nelayan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.*
(in/dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN