Prabowo Ingin Sekolah Rakyat Hadir di Tiap Kota dan Kabupaten, Targetkan Pendidikan Gratis untuk Warga Miskin

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sebagai bagian dari program prioritas pemerintah di sektor pendidikan.

Program Sekolah Rakyat tersebut ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima Wakil Bupati Banggai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Terima Laporan 300 Jembatan Perintis Rampung dalam 3 Bulan, TNI AD Tancap Gas

"Presiden mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu waktu realisasinya," ujar Agus dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah memasuki tahap kedua dengan total 104 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.

Sekolah Rakyat ini nantinya akan menggantikan fasilitas rintisan yang telah digunakan sejak pertengahan 2025, dengan bangunan permanen yang lebih representatif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tahap ketiga pembangunan dengan tambahan sekitar 100 sekolah baru pada tahun ini, guna memperluas jangkauan program.

Agus menegaskan, daerah yang ingin mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat harus memastikan status lahan sudah jelas dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Targetnya, angka kemiskinan nasional pada 2029 bisa ditekan hingga di bawah 2 persen. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting," jelasnya.

Pemerintah juga mendorong daerah untuk aktif mengakses berbagai program prioritas lainnya, seperti koperasi desa dan pengembangan kampung nelayan, sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.*

(in/dh)

UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa Terduga Pelecehan Seksual, Dilarang Ikut Aktivitas Kampus

Menaker Yassierli Tegaskan Serikat Pekerja Bukan Lawan Perusahaan, tapi Mitra Jaga Hak Buruh

KPK Periksa Dua Pejabat Bank Indonesia, Terkait Apa?

Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

KPK Panggil Dua Pejabat BI di Kasus CSR BI-OJK, Dugaan Korupsi 2020-2023 Terus Didalami

Rp 1 Triliun per Hari untuk MBG, BGN Klaim Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat dari Aceh hingga Papua