Hakim Minta Bobby Nasution Hadir, KPK: Siap Hadirkan di Persidangan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Kehadiran Bobby bisa membuka terang-benderang proses penganggaran hingga dugaan permainan proyek senilai Rp231,8 miliar tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan permintaan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghadirkan Bobby adalah hal yang sah dan wajar.

Baca Juga:

• Tersangka Kasus Korupsi LNG Minta Ahok-Nicke Bertanggung Jawab: "Salam Buat Mereka Berdua"

"Kalau hakim meminta Gubernur Sumut hadir sebagai saksi, jaksa pasti tindak lanjuti. Itu bagian dari kewenangan persidangan," tegas Asep, Jumat (26/9/2025).

Menurut Asep, JPU KPK yang bertugas di Medan akan melaporkan hasil sidang ke pimpinan KPK.

Dari laporan itu, lembaga antirasuah akan memutuskan langkah selanjutnya.

"Setelah sidang, jaksa akan sampaikan laporan. Kalau memang ada permintaan hakim, akan kami bahas bersama pimpinan, termasuk untuk agenda sidang pekan depan," jelasnya.

Asep menambahkan, jika hakim memerintahkan, Bobby akan langsung hadir di ruang sidang PN Medan.

"Tidak perlu pemeriksaan tambahan di Jakarta. Saksi langsung dihadirkan di sidang," ujarnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat lima orang, yaitu:

- Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Sumut

- Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut

- Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut

- M. Akhirun Piliang (KIR), Dirut PT DNG

- M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY), Direktur PT RN

Topan diduga mengatur pemenang tender proyek demi keuntungan pribadi. Ia dijanjikan fee Rp8 miliar.

Sedangkan Akhirun dan Rayhan disebut telah menarik Rp2 miliar untuk dibagikan ke pejabat yang membantu meloloskan proyek.

Sidang saat ini sedang berjalan dengan terdakwa Akhirun dan Rayhan.

Bila Bobby benar dihadirkan, pengadilan diprediksi akan membuka detail peran kepala daerah dalam pergeseran anggaran proyek jalan tersebut.*

Tersangka Kasus Korupsi LNG Minta Ahok-Nicke Bertanggung Jawab: "Salam Buat Mereka Berdua"

Auditor BPKP Jadi Saksi Kasus Korupsi Gula, Kerugian Negara Capai Rp578 Miliar

KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar dan Bupati Mempawah Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp40 Miliar

Topan Obaja Ginting Masih Diperiksa KPK, Dugaan Korupsi Jalan di Sumut Meluas

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Seluruh Travel Swasta Diduga Terlibat

Petani Toba Curhat ke Bobby Nasution: Jalan Rusak, Pupuk Mahal, Hasil Murah