Belum Diresmikan, Program PRESTICE Pemprov Sumut Sudah Selesaikan 106 Kasus

MEDAN — Meski belum resmi diluncurkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyelesaikan 106 kasus hukum di masyarakat melalui pendekatan restorative justice (RJ) lewat program Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Aprilla Siregar, dalam acara Temu Pers yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Jumat (26/9/2025) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan.

"Program PRESTICE sudah berjalan meski launching resminya baru akan dilakukan pada November mendatang. Sampai hari ini, sebanyak 106 perkara telah diselesaikan melalui restorative justice," ujar Aprilla.

Baca Juga:

• Didampingi 7 Pengacara, Eks Sopir Pribadi Laporkan Kombes MHPT ke Mabes Polri

PRESTICE merupakan program hasil kerja cepat (PHTC) dari visi-misi Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya, yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana secara dialogis dan mediatif.

Program ini dijalankan berdasarkan Pergub Sumut No. 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Perda No. 1 Tahun 2022 tentang hal serupa.

Selain itu, dibentuk pula Satuan Tugas Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice di seluruh wilayah provinsi.

"PRESTICE bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara lebih humanis, menghindari kriminalisasi berlebihan, menghemat anggaran, dan memberikan pemulihan kepada korban," jelas Aprilla.

Sebagai bagian dari implementasi PRESTICE, Pemprov Sumut bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Polda Sumut membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini telah berjumlah 2.000 unit, tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Sumut.

"Targetnya, hingga November 2025 akan ada 3.000 Posbankum di 6.113 desa/kelurahan," kata Aprilla.

Posbankum ini melayani:

- Informasi dan konsultasi hukum

- Mediasi konflik dan penyelesaian sengketa

- Bantuan hukum dan advokasi untuk masyarakat miskin

Kepala Bagian Bantuan Hukum, Bambang Harianto, menambahkan bahwa Pemprov Sumut juga telah melibatkan 53 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersertifikasi oleh Kemenkumham serta merekrut paralegal dari masyarakat.

"Paralegal adalah warga yang bukan advokat, tapi sudah mengikuti pelatihan. Mereka bisa berasal dari tokoh masyarakat dan akan jadi garda terdepan penyelesaian konflik di desa," ujarnya.

Beberapa kasus yang telah diselesaikan melalui PRESTICE mencakup:

- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

- Pencurian sawit

- Hutang-piutang

- Sengketa waris

- Pencemaran nama baik di media sosial

Namun Bambang menegaskan, program ini tidak berlaku untuk kasus narkoba, dan hanya mencakup perkara dengan kerugian di bawah Rp2,5 juta.

Program PRESTICE merupakan hasil kolaborasi multipihak, termasuk Pemprov, Kemenkumham, Polda, kabupaten/kota, dan masyarakat.

Sosialisasi dan pelatihan paralegal kini terus dilakukan agar masyarakat di tingkat desa/kelurahan mendapat akses perlindungan hukum yang lebih adil dan merata.

"PRESTICE menjadi upaya nyata menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Bukan hanya penegakan hukum, tapi juga pemulihan relasi sosial dan ekonomi warga," tutup Aprilla.

Turut hadir dalam acara tersebut:

- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Yustifadini

- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Victor Keenan Barus

- Kasubbag Tata Usaha, Winda Diana Silitonga*

Didampingi 7 Pengacara, Eks Sopir Pribadi Laporkan Kombes MHPT ke Mabes Polri

Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 27 September 2025: Mayoritas Wilayah Dilanda Hujan Ringan

Influencer Medan, Hera Enica Lubis, Laporkan Ferry Irwandi ke Polda Sumut Terkait Dugaan Fitnah

Polda Sumut dan BNN Ungkap 4.749 Kasus Narkoba, 6.004 Tersangka Diamankan Sepanjang 2025

Yusril Ihza Mahendra Desak Bareskrim Tuntaskan Proses Hukum 997 Tersangka Kerusuhan Akhir Agustus 2025

Kajati Sumut Resmikan Klinik Pratama Adhyaksa, Layani Pegawai dan Masyarakat