JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2009–2016 Mayjen (Purn) Adam Damiri berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas vonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus korupsi Asabri.
Kuasa hukum Adam Damiri, Deolipa Yumara, mengatakan pihaknya akan mengajukan PK pada 16 Oktober 2025 dengan membawa sejumlah bukti baru atau novum.
"Novum laporan keuangan, risalah RUPS, serta bukti rekening, saham, dan dividen adalah bukti kuat bahwa klien kami tidak layak dipidana," ujar Deolipa kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).Baca Juga:
Deolipa menegaskan laporan keuangan dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Asabri tahun 2011–2015 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan disahkan BPK menunjukkan kinerja keuangan perusahaan meningkat signifikan."Pendapatan Asabri naik dari Rp1,56 triliun pada 2011 menjadi Rp4,16 triliun pada 2015, sementara keuntungan setelah pajak juga melonjak dari Rp76,4 miliar menjadi Rp346,7 miliar," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa selama masa kepemimpinan Adam Damiri, Asabri selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan tidak pernah ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan negara."Kerugian yang dijadikan dasar penuntutan justru muncul setelah kepemimpinan Adam Damiri berakhir," kata Deolipa.
Selain itu, bukti mutasi rekening menunjukkan tidak ada aliran dana dari Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri maupun keluarganya selama menjabat.Menurutnya, transaksi yang tercatat pada 2017, 2018, dan 2020 merupakan pengembalian utang pribadi dari pihak ketiga, bukan hasil korupsi.
Termasuk saham dan reksadana yang dibeli Asabri di masa kepemimpinan Adam Damiri hingga kini masih tersimpan dan tetap menghasilkan keuntungan bagi perusahaan."Namun anehnya, penerimaan itu justru oleh hakim dan jaksa dihitung sebagai keuntungan pribadi, padahal penerimaan itu terjadi setelah Adam Damiri pensiun," ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa pengajuan PK merupakan hak terpidana dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Silakan saja, itu hak dari terpidana dan keluarganya mengajukan PK, yang penting PK itu harus disertai novum baru," kata Anang saat dikonfirmasi.Ia menyebut majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh materi PK, sementara Kejagung siap menghadapi dengan menyiapkan tim Jaksa Penuntut Umum."Harapan kami tentunya tetap konsisten dengan putusan yang sebelumnya," pungkasnya.*
(lip/dv24)
Baca Juga:
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) memamerkan kapal selam tanpa awak bernama Autonomous KSOT008 dalam perayaan HUT ke80 TNI di Sila
Nasional
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan apresiasi terhadap la
Politik
SURABAYA Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dengan membiayai kuliah 5.908 mahasiswa melalui progr
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Kelangkaan solar di sejumlah wilayah Lampung menyebabkan antrean kendaraan mengular panjang di berbagai Stasiun Pengisian Ba
Ekonomi
JAKARTA Kabar baik datang bagi masyarakat jelang akhir tahun. adsenseBadan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat tren penurunan harga sej
Ekonomi
BEIJING Dunia kecerdasan buatan diguncang oleh kemunculan DeepSeek, chatbot AI asal China yang berhasil menyaingi ChatGPT, Gemini, hingga C
Sains & Teknologi
JAKARTA Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh ratusan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap peluncuran Program Mag
Ekonomi
JAKARTA Jumlah rekening tabungan di Indonesia terus meningkat setiap tahun, namun tidak semuanya aktif digunakan secara rutin oleh nasabah.
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi lingkungan dari ancaman limbah berbahaya.adsense Kementer
Hukum dan Kriminal
INDRAMAYU Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggara
Pemerintahan
