Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ketiganya adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Budi Prasetyo (BP), Sekretaris Pokja Hardho (H), dan anggota Pokja Edi Purnomo (EP).
Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT Istana Putra Agung, yang saat ini telah menjalani persidangan atas dugaan suap.
“Tersangka H, EP, dan BP akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama mulai 28 November hingga 17 Desember 2024 di Rutan Klas I Jakarta Timur,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Baca Juga:Hardho (H) Hardho menjabat Ketua Pokja Pengadaan untuk proyek peningkatan jalur KA R.33 menjadi R.54 di Lampengan-Cianjur pada 2022-2023. Ia diduga bersekongkol dengan Syntho Prijani Hutabarat dalam mengatur pemenang lelang proyek tersebut. Atas perannya, Hardho menerima suap sebesar Rp 321 juta. Edi Purnomo (EP) Edi Purnomo menjabat Ketua Pokja Pengadaan untuk proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima fee sebesar Rp 385 juta sebagai imbalan membantu memenangkan proses lelang. Budi Prasetyo (BP) Budi Prasetyo merupakan Ketua Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa untuk proyek pembangunan jalur ganda KA Elevated Solo Balapan-Kadipiro serta proyek lainnya di lingkungan BTP Kelas 1 Semarang. Budi menerima suap sebesar Rp 100 juta.
Penetapan tiga tersangka baru ini menambah daftar panjang kasus korupsi di DJKA Kemenhub. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 14 tersangka lain, baik dari kalangan pejabat DJKA maupun pihak swasta. Dengan tambahan ini, total tersangka kasus suap DJKA kini menjadi 17 orang.
KPK menyebut kasus ini melibatkan fee proyek yang berkisar antara 10%-20% dari nilai kontrak. Modus yang digunakan adalah pengaturan pemenang tender melalui praktik persekongkolan antara pejabat DJKA dan rekanan kontraktor.
Baca Juga:
“Para tersangka berperan dalam memenangkan perusahaan tertentu dengan imbalan sejumlah uang sebagai kompensasi. Nilai suap yang diterima oleh masing-masing tersangka bervariasi sesuai perannya,” jelas Asep.
Dalam penyelidikan, KPK menemukan pelanggaran pada beberapa proyek strategis DJKA, termasuk:
KPK memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan terus berjalan. Barang bukti berupa dokumen, alat komunikasi, serta catatan transaksi telah disita untuk memperkuat dakwaan.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya peran DJKA dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Masyarakat mendesak agar kasus ini ditangani secara transparan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
“KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar. Tidak ada ruang bagi korupsi, terlebih di sektor strategis seperti perkeretaapian yang menyangkut kepentingan publik,” tegas Asep.
(JOHANSIRAIT)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
