TANJUNGBALAI — Terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai mempertimbangkan hati nurani dalam menjatuhkan putusan terhadap dirinya. Permohonan tersebut disampaikan Rahmadi saat membacakan pledoi (pembelaan) dalam sidang yang digelar Selasa (7/10/2025).
Dalam perkara ini, Rahmadi didakwa memiliki narkotika jenis sabu dan dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun, melalui pembelaannya, Rahmadi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika seperti yang didakwakan.
Kuasa hukumnya, Thomas Tarigan, menilai bahwa kasus tersebut sarat dengan kejanggalan dan tidak didukung bukti yang kuat. Ia meminta majelis hakim agar tidak hanya berpijak pada berkas dakwaan, tetapi juga melihat sisi kemanusiaan serta fakta-fakta persidangan yang menurutnya tidak menguatkan unsur pidana.Baca Juga:
"Hentikan rekayasa kasus. Rahmadi layak bebas karena unsur pidana terhadapnya tidak terpenuhi," tegas Thomas Tarigan usai persidangan.
Thomas juga menyoroti lemahnya barang bukti yang diajukan penuntut umum serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan kronologi kejadian. Ia berharap majelis hakim dapat memutus perkara dengan adil dan berdasarkan hati nurani.
Majelis hakim PN Tanjungbalai menyatakan akan menjatuhkan putusan dalam sidang berikutnya, setelah mempertimbangkan seluruh pembelaan terdakwa dan tanggapan dari jaksa penuntut umum.
Kasus ini menjadi sorotan publik di Tanjungbalai karena dugaan adanya rekayasa dalam penanganan perkara narkotika yang menyeret warga biasa menjadi terdakwa.*
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
