Longsor Cisarua Bandung Barat: 23 Marinir Tertimbun, 4 Ditemukan Meninggal
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Setelah kemarin memeriksa sejumlah kepala daerah, penyidik hari ini, Rabu (8/10/2025), kembali memanggil 23 orang saksi secara bersamaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.Baca Juga:
"Hari ini tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Sumut," ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (8/10/2025).
Sebagian besar saksi berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta beberapa pejabat Dinas PUPR dan pihak swasta terkait.
Langkah ini menandai keseriusan lembaga antirasuah membongkar tuntas praktik suap yang diduga terjadi dalam proses pengadaan proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Lanjutan dari OTT Juni 2025
Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 26 Juni 2025 lalu. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun sebagai tersangka pemberi suap.
Sementara dari pihak penerima, tiga pejabat turut dijerat sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masing-masing Rasuli Efendi Siregar (RES) dan Heliyanto (HEL).
Diduga, suap diberikan untuk mengatur proses e-catalog agar perusahaan milik Kirun dapat memenangkan sejumlah proyek jalan dengan total nilai mencapai Rp231,8 miliar.
KPK juga mendalami informasi mengenai dugaan permintaan fee proyek sebesar 10–20 persen dari nilai kontrak atau sekitar Rp46 miliar.
Rangkaian Pemeriksaan Massal
Sehari sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), KPK juga telah memeriksa 16 orang saksi, termasuk Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunte dan mantan Bupati Mandailing Natal M Jafar Sukhairi.
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transpar
NASIONAL
BANDA ACEH Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk sembilan jabata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaanperu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi meluncurkan logo resmi keketuaan dalam organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D8) untuk periode 2026
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
