Bedah Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Gatot Nurmantyo Yakini Ditolak: Hakim Masih Lihat Sinyal Istana
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinnya dicabut setelah bencana di wilayah Sumatera.
Pencabutan izin tersebut, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan penegakan hukum.
Baca Juga:Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menyebutkan sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil audit dan investigasi yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Satgas PKH melaporkan dan Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 28 perusahaan tersebut, yang terdiri dari 22 perusahaan di sektor kehutanan," kata Prasetyo.
Selain itu, enam perusahaan lainnya bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan.Prasetyo menegaskan pencabutan izin bukan keputusan mendadak.
Ia mengatakan pemerintah telah melalui proses pemeriksaan administratif dan penegakan hukum sebelum mengambil langkah tersebut.
Menurut dia, kebijakan itu bertujuan menertibkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana.
Meski demikian, Prasetyo menyatakan pemerintah tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari pencabutan izin tersebut, terutama terhadap para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan itu.
"Kami berharap hukum ditegakkan, tetapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik bagi saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut maupun bagi pengelolaan ke depan agar dapat menambah kekayaan negara," ujarnya.
Prasetyo menjelaskan lahan dan kegiatan usaha dari 28 perusahaan tersebut akan diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI
BOGOR Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap identitas penghuni bangun
NASIONAL
DAIRI Aiptu Herbin Silaen, anggota Polres Dairi, meninggal dunia setelah membantu mengevakuasi seorang anak berusia 4 tahun yang terjebak
PERISTIWA