JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui hingga saat ini belum mengetahui keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang juga dikenal sebagai relawan mantan Presiden Joko Widodo.
Meskipun proses hukum terhadap Silfester telah inkrah sejak 2017, hingga kini eksekusi putusan belum juga dilakukan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan bahwa meski status hukum Silfester sudah berkekuatan tetap, pihaknya belum memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).Baca Juga:
Menurutnya, jaksa memiliki strategi sendiri untuk mengeksekusi Silfester.
"Sekarang ini bukan penyidikan lagi, ini sudah tahap eksekusi. Jaksa eksekutornya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah berusaha mencari yang bersangkutan," ujar Anang saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Anang mengakui pihaknya belum mengetahui lokasi pasti keberadaan Silfester. Namun, ia menyebut kuasa hukum Silfester sempat menyampaikan bahwa kliennya berada di Jakarta.
"Kalau memang benar ada di Jakarta, kami minta tolong kepada penasihat hukum yang bersangkutan untuk kooperatif. Sebagai sesama penegak hukum, mari bantu hadirkan Silfester ke Kejaksaan," tambahnya.
Silfester Matutina sebelumnya dinyatakan bersalah dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dan telah dijatuhi hukuman sejak 2017.
Putusan tersebut telah dikuatkan hingga tingkat kasasi.
Dalam upaya hukum lanjutan, Silfester sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, PK tersebut telah ditolak oleh majelis hakim, sehingga putusan bersalahnya tetap berlaku.
Meski demikian, Silfester hingga kini belum dieksekusi, dan keberadaannya pun belum dapat dipastikan.
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
