Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
SIDOARJO – Tim gabungan dari Polda Jawa Timur yang terdiri atas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terus menunjukkan progres signifikan dalam penyidikan kasus ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo.
Setelah status kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan pada 9 Oktober 2025, penyidik mulai memanggil saksi-saksi baru guna mendalami dugaan unsur kelalaian atau tindak pidana yang menyebabkan bangunan tersebut roboh dan menewaskan puluhan santri.
"Proses penegakan hukum ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami fokus mengumpulkan bukti dan mencari pihak yang bertanggung jawab," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).Baca Juga:
Menurut Jules, tim penyidik kini memfokuskan langkahnya untuk mengidentifikasi tersangka melalui keterangan saksi yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembangunan dan pengelolaan bangunan musala.
"Tidak serta merta 17 saksi yang telah diperiksa di tahap penyelidikan dilepaskan begitu saja. Kami akan memanggil saksi baru pekan ini untuk memperkuat bukti," jelasnya.
Jules menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia juga meminta publik bersabar dan menghormati jalannya proses penyidikan.
"Kami mohon pengertiannya. Proses hukum tetap berjalan, namun kami tentu tidak tergesa-gesa. Semua harus berdasarkan alat bukti yang sah," katanya.
Sebelumnya, tragedi ambruknya musala Ponpes Al-Khoziny menyisakan duka mendalam.
Sedikitnya 50 santri dilaporkan meninggal dunia dalam insiden yang terjadi beberapa waktu lalu.
Penyelidikan awal mengarah pada dugaan kegagalan struktur bangunan. Namun hingga kini, Polda Jatim masih mendalami seluruh kemungkinan, termasuk aspek perencanaan, konstruksi, hingga pengawasan proyek.
Pihak kepolisian belum mengungkap jumlah pasti saksi tambahan yang akan diperiksa, karena masih bersifat tentatif dan menyesuaikan perkembangan hasil penyidikan di lapangan.*
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
