MEDAN – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, diharap menerbitkan surat perintah penghentikan pengerjaan atau stanvas (stop work) di seluruh proyek pembangunan properti mewah yang masuk dalam objek perkara penjualan tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN. Apalagi, Kejati Sumut sudah melakukan penahanan dua tersangka.
"Saya kira, ini sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kejagung RI harus segera menerbitkan surat perintah stanvas (stop work) di seluruh objek perkara," tegas Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar, Rabu (15/10/2025).
Baca Juga:Abyadi menginformasikan, saat ini proses pembangunan proyek properti mewah di lahan HGU PTPN yang menjadi objek kasus hukum yang ditangani Kejagung itu, masih tetap berjalan. Tim Kejati Sumut bisa saja melihat langsung ke beberapa titik lokasi. Misalnya di Kawasan Jalan Kesuma dan Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Keamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumut.
"Sampai sekarang, pelaksanaan proyek-proyek tersebut masih tetap berjalan siang malam. Pada siang hari berlangsung proses pembangunan. Sedang malam hari proses penimbunan dengan tanah yang diangkut ratusan dam truk. Bahkan, sampai menimbulkan debu yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat. Sementara ruas jalan menjadi berlumpur," tegas Abyadi Siregar.
Abyadi menjelaskan, dalam konteks hukum agraria dan penanganan sengketa lahan, stanvas (stop work) atau penghentian sementara seluruh aktivitas di objek perkara, dapat dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih.
"Nah, dalam kontek penjualan tanah HGU PTPN-1 ini, saya berharap aspek ini menjadi pertimbangan Kejagung yang sedang menangani perkara ini. Apalagi, Kejagung melalu Kejati Sumut sudah menahan mantan Kepala BPN Sumut periode 2022-2024 berinitial Ask dan mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Deliserdang 2023-2025 bernitisial ARL. Jadi perkaranya sudah sangat jelas," tegas Abyadi Siregar.*
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden ke13, Ma&039ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Pres
POLITIK
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
