JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi untuk menyidangkan tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Mohammad Riza Chalid (MRC), secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan.
Langkah ini diambil menyusul status buron Riza Chalid dan keberadaannya yang diduga berada di luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan bahwa mekanisme in absentia hanya dapat dilakukan jika seluruh prosedur hukum telah dijalankan secara sah.Baca Juga:
"Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Termasuk sudah dipanggil secara layak, baik saat menjadi saksi maupun tersangka," ujar Anang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, jika panggilan resmi telah dilakukan dan Riza tetap tidak hadir, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melanjutkan ke tahap persidangan tanpa kehadirannya sesuai aturan yang berlaku.
Kejagung sebelumnya telah menetapkan Riza Chalid sebagai buron dan mengajukan permohonan red notice ke Interpol.
Namun, proses penangkapan tidak bisa serta-merta dilakukan karena menyangkut yurisdiksi dan kedaulatan negara tempat Riza diduga bersembunyi.
"Kita tidak bisa langsung tangkap karena ada kedaulatan negara lain yang harus kita hormati," jelas Anang.
Meski begitu, Kejagung menegaskan tidak akan menyerah. Saat ini, upaya penyitaan dan penelusuran aset Riza Chalid yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi terus dilakukan guna memulihkan kerugian negara.
"Kami masih fokus menghadirkan yang bersangkutan dan memulihkan kerugian negara melalui aset-asetnya," tambahnya.
Mohammad Riza Chalid terseret dalam kasus dugaan korupsi besar di sektor energi, khususnya dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Kasus ini disebut sebagai salah satu bentuk perburuan rente yang merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiy
PENDIDIKAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor meminta proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemim
PEMERINTAHAN
MEDAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi, Nur Erdian, dituntut dua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polri resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2027/2028. Penerimaa
PENDIDIKAN
LHOKSEUMAWE Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran meminta prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Korem 011
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mengajukan banding atas vonis tujuh tahun penjara dalam perkara kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, memerintahkan seluruh lembaga pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Pengadilan Negeri (PN) Solo menolak seluruh permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar yang diajukan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gugatan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang pe
NASIONAL
