JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa tujuh staf Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) saat ini tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, khususnya terkait verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Mineral Convex 2025, Rabu (15/10/2025).Baca Juga:
Dalam sambutannya, ia menyoroti keras perilaku pengusaha tambang yang tidak mematuhi aturan, namun justru menyeret pegawai pemerintah ke ranah hukum.
"Sudah tujuh staf di Minerba masuk 'pesantren' (diproses hukum) hanya karena verifikasi RKAB dan jaminan reklamasi tidak ada," tegas Bahlil.
"Saya tidak ingin jadi menteri yang staf-stafnya masuk 'pesantren' akibat kelalaian pihak lain. Enggak mau saya," imbuhnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menangguhkan sebanyak 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik mineral maupun batu bara.
Penangguhan itu dilakukan karena perusahaan terkait tidak memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang.
"Ada sebagian yang setelah tambangnya habis, tidak melakukan reklamasi. Terus siapa yang akan tanggung jawab? Negara?" tanya Bahlil.
Menurutnya, ketegasan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan sektor pertambangan agar lebih patuh terhadap regulasi, termasuk dalam penempatan dana jaminan pascatambang.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan ruang kepada perusahaan yang bersedia memenuhi kewajiban jaminan reklamasi.
Setelah menyelesaikan kewajiban tersebut, mereka diizinkan kembali beroperasi.
"Jadi begitu teman-teman membayar jaminan reklamasi, selesai. Jalankan saja, tidak ada soal. Ini penting untuk kita jaga bersama," tandasnya.
Dalam pernyataannya, Bahlil juga mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak menjadikan pegawai kementerian sebagai korban dari ketidakpatuhan mereka.
"Jangan kelakuan kita membuat staf di Minerba diperiksa aparat penegak hukum," tegas Bahlil, memperlihatkan komitmen kuat dalam melindungi jajarannya dari jerat hukum akibat ulah pihak ketiga.
Langkah tegas pemerintah ini menandai era baru pengawasan sektor pertambangan di bawah kepemimpinan Bahlil, di mana aspek ketaatan regulasi dan tanggung jawab lingkungan menjadi prioritas utama.*
(vo/a008)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj. Darmawati Anton Achmad Sar
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan bersama Polres Padangsidimpuan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tapanuli
Pemerintahan
KAMPUNG TENGAH Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah tengah menelusuri laporan dugaan pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Nega
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2
Politik
PARAPAT Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, kali ini menyor
Nasional
TAKENGON Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bener Meriah resmi melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda)
Politik
OlehRachmat Jayadikarta SE,.adsenseKELANGKAAN Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah provinsi lain d
Opini
JAKARTA Hasil undian cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 resmi diumumkan dan langsung menyita perhatian publik. adsenseTim
Olahraga
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian signifikan dalam upaya pembera
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, menerima permintaan maaf dari Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan terkait insiden
Hukum dan Kriminal
