Roy Suryo Gagal Bertemu Wamendikdasmen, Ungkap Kejanggalan Baru Soal Riwayat Pendidikan Gibran

JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo batal bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat pada Kamis (16/10/2025), di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta Pusat.

Menurut Roy, pertemuan urung terlaksana karena Wamendikdasmen Atip dikabarkan tengah menghadiri agenda lain di DPR RI.

"Pak Wamen ingkar janji. Tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR," ujar Roy kepada awak media di lokasi.

Baca Juga:

• Kolonel Dony Gredinand Tinjau Akademi Indonesia Sekolah Darurat Kartini dan Renovasi Fasilitas Belajar

Meski demikian, Roy yang datang didampingi Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar dan Advokat Kurnia Tri Royani, tetap melanjutkan audiensi dengan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendikdasmen.

Ia menyebut menemukan sejumlah fakta baru terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Roy mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Eko Susanto, serta PPID Utama Kemendikdasmen Anang Ristanto memberikan klarifikasi mengenai dokumen pendidikan Gibran.

"Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu. Katanya, Gibran itu punya dua rapor, yakni kelas 10 dan 11 dari Orchid Park Secondary School," kata Roy.

Namun, lanjutnya, keterangan itu kembali direvisi dengan menyebut bahwa Orchid Park Secondary School hanya menyediakan jenjang SMP ditambah satu tahun.

Hal ini menurut Roy menunjukkan bahwa Gibran hanya menyelesaikan kelas 10 atau setara kelas 1 SMA di sana, bukan hingga kelas 11 sebagaimana sebelumnya disampaikan.

"Katanya, Gibran punya sertifikat O-Level, yang artinya hanya sampai SMP plus satu tahun. Jadi tidak sampai kelas 2 atau 3 SMA," ucapnya.

Roy juga menyebut bahwa informasi terkait pendidikan Gibran di UTS Insearch, Australia pada jenjang SMA kelas 11 dan 12 juga ikut diralat oleh pihak Kemendikdasmen.

"Dari data yang saya dapat, Gibran hanya satu tahun tercatat di sana. Itu pun tidak cocok dengan SK penyetaraan yang dikeluarkan Kemendikbud," ungkapnya.

Namun Roy menyayangkan, pihak Kemendikdasmen tidak menunjukkan dokumen asli yang dimaksud karena beralasan hanya dapat dibuka atas putusan resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Roy menilai ketidakjelasan informasi ini penting untuk diluruskan, mengingat posisi Gibran sebagai pejabat publik.

Ia meminta Kemendikbudristek membuka data pendidikan Gibran secara transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Ini bukan sekadar soal ijazah, tapi kredibilitas dan legalitas seorang pejabat negara. Data yang disampaikan harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Roy.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Wamendikdasmen Atip Latipulhayat belum memberikan keterangan resmi terkait pertemuan yang batal digelar maupun klarifikasi atas data yang disebutkan Roy Suryo.*

(in/a008)

Kolonel Dony Gredinand Tinjau Akademi Indonesia Sekolah Darurat Kartini dan Renovasi Fasilitas Belajar

Kepala SMAN 1 Cimarga Dicopot Usai Tampar Siswa yang Merokok

Pemprov Sumut Siap Bangun 5 Sekolah Rakyat Lagi pada 2026, Target Entaskan Kemiskinan Lewat Pendidikan

Lagi! KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok

STIKes Muhammadiyah Resmi Berubah Jadi UAD Aceh, Ketua PWM Aceh: Bukti Komitmen Cerdaskan Anak Bangsa

Kalapas Ajak Warga Binaan Ikuti Kelas Khusus Sarjana dan Pendidikan Paket C