JAKARTA – Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menyampaikan sikap resmi terkait kasus viral Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri, yang diduga menampar seorang siswa karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah.
Organisasi pemerhati pendidikan ini menegaskan bahwa meskipun tindakan disiplin sangat penting untuk menegakkan tata tertib, kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan.
"Kami mendukung penegakan disiplin oleh pihak sekolah terhadap setiap pelanggaran tata tertib, termasuk larangan merokok, namun kami menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal dalam proses pendidikan," ujar Ketua Umum GPIB, Ir. Agung Karang, dalam pernyataan pers tertulis yang diterima awak media, Senin (20/10/2025).Baca Juga:
Agung menekankan bahwa sanksi terhadap siswa seharusnya diberikan secara edukatif dan proporsional, serta berlandaskan pada prinsip perlindungan anak.
GPIB, bersama Ketua DPW GPIB DKI Jakarta Dandy Chapryanto, H. SH., MH, menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari rokok, kekerasan, bullying, narkoba, geng motor, seks bebas, dan perilaku tidak mendidik lainnya.
"Guru bukan musuh siswa, melainkan mitra dalam membangun masa depan mereka. Karena itu, guru juga perlu mendapat perlindungan moral dan hukum, serta pendampingan psikologis bila menghadapi tekanan atau situasi emosional dalam menjalankan tugas," tutur Agung.
Dalam pernyataannya, GPIB juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam pembinaan karakter anak, baik di rumah maupun di sekolah.
Agung menyebut bahwa perilaku siswa merupakan cerminan pendidikan yang diterima di lingkungan keluarga.
"Sinergi antara guru dan orang tua menjadi kunci menjaga disiplin dan nilai-nilai moral peserta didik. Tidak bisa hanya sekolah yang disalahkan ketika terjadi pelanggaran oleh siswa," imbuhnya.
Terkait laporan hukum terhadap kepala sekolah, GPIB menyayangkan respons yang dinilai terlalu cepat masuk ke ranah hukum tanpa upaya mediasi terlebih dahulu.
"Kami mengimbau agar kasus ini diselesaikan secara restoratif dengan melibatkan semua pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Penyelesaian semacam ini lebih mendidik dan adil bagi semua," ucap Agung.
Ia juga mengingatkan siswa agar menyalurkan aspirasi secara tertib dan bermartabat.
Menurutnya, aksi solidaritas atau demonstrasi sebaiknya tidak mengganggu proses belajar mengajar, melainkan diarahkan menjadi sarana dialog terbuka yang sehat.
Menutup pernyataannya, GPIB menyerukan agar seluruh elemen pendidikan, khususnya di wilayah DKI Jakarta, menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi bersama.
"Mari kita bangun sistem disiplin yang tegas namun penuh kasih, berbasis komunikasi, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekolah harus menjadi ruang aman dan beradab bagi seluruh peserta didik dan pendidik," pungkas Agung.*
(a008)
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Politik
BINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
Pemerintahan
