TAPANULI SELATAN – Upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) memasuki babak baru.
Komisi B DPRD Tapanuli Selatan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) ketiga, Senin (20/10/2025), yang kali ini dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen TPL.
Rapat berlangsung panas dan penuh ketegangan setelah sebelumnya perusahaan dua kali mangkir dari undangan DPRD.Baca Juga:
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B, Nurhayati Pane, didampingi sejumlah anggota DPRD seperti Andesmar Siregar, Ali Adanan Nasution, Faisal Siregar, Edy Aryanto Hasibuan, dan Armen Sanusi Harahap.
Hadir pula perwakilan pemerintah seperti Camat Sipirok dan Angkola Timur, Kepala KPH X Kamaruzzaman Nasution, Staf Ahli Bupati Ali Akbar Hutasuhut, serta perwakilan BPN Tapsel. Dari pihak TPL, hadir Ramson Simamora, Reguel, dan Linggom Dongoran.
Dalam pembukaannya, Nurhayati menegaskan bahwa DPRD Tapsel hadir sebagai penengah yang objektif dan menginginkan penyelesaian terbuka dan adil. "Kami tidak ingin konflik ini terus berkepanjangan. Semua pihak harus jujur dan terbuka," katanya.
Ketegangan memuncak ketika Armen Sanusi Harahap menuduh TPL melakukan pembohongan publik terkait batas wilayah konsesi.
Ia bahkan menyatakan siap disumpah untuk membuktikan bahwa perusahaan pernah mengajukan permohonan tapal batas kepada Pemkab Tapsel. "Kalau memang ada tapal batas, mana berita acaranya? Jangan DPRD pun kalian bohongi," ujarnya dengan nada tinggi.
Klaim TPL yang menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung dibantah warga.
Salah satunya Holi Pohan dari Desa Batangtura Julu, yang menyebut lahan seluas lima hektarnya diganggu tanpa pemberitahuan. Hal serupa diungkapkan Sinargita Pohan, yang kehilangan 2,3 hektar lahan akibat aktivitas perusahaan.
Sementara Linggom Dongoran dari pihak TPL menyatakan bahwa kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang disetujui Kementerian Kehutanan.
Namun pernyataan tersebut belum meredakan kekecewaan masyarakat dan anggota dewan.
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
Nasional
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
Peristiwa
LUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
Pemerintahan
DENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
Pemerintahan
RIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
Pendidikan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
