Divestasi Jalan Tol Waskita Karya: Strategi Efisiensi dan Restrukturisasi Keuangan
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum", Selasa, 4 November 2025, di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta.
Acara ini menghadirkan Menteri PPPA, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., sebagai narasumber utama.
FGD ini merupakan upaya kolaborasi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.Baca Juga:
Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum.
Ia menyoroti kasus anak-anak di Jawa Barat dan Jawa Timur yang ikut aksi demonstrasi tanpa menyadari risiko yang ditimbulkan.
"Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial," ujar Arifatul Choiri.
Ia menambahkan, beberapa anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun berakhir di lokasi aksi demonstrasi.
Kondisi ini mengejutkan orang tua karena anak-anak harus berhadapan dengan proses hukum.
Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan.
"Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci keberhasilan perlindungan anak, sejalan dengan arahan Presiden RI.
"Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama," tegas Menteri PPPA.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasa
Ekonomi
                    
                JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerukan agar para ulama dan tokoh aga
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia ke13, KH. Ma&039ruf Amin, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan