Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, para tersangka diduga mengedit dan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dan menyebarkan tuduhan palsu kepada publik.Baca Juga:
Dalam penyelidikan, polisi telah memintai keterangan 130 saksi dan 22 ahli, serta menyita 723 item barang bukti.
"Termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Ir Haji Joko Widodo adalah asli dan sah," ujar Irjen Asep dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan bahwa dokumen ijazah yang diedit dan disebarkan para tersangka menggunakan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik.
Polisi menegaskan, penetapan tersangka dilakukan sesuai prosedur hukum dan melibatkan pihak eksternal, termasuk ahli pidana, ITE, sosiologi hukum, komunikasi sosial, dan bahasa.
Kapolda Asep menyebut delapan tersangka dibagi dalam dua klaster.
Klaster pertama berjumlah lima orang, yakni ES, KTR, MRF, RE, dan DHL.
Kelimanya dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP serta pasal-pasal Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi palsu.
Klaster kedua terdiri dari tiga tersangka, RS, RHS, dan TT, yang dikenai Pasal 310, Pasal 311 KUHP, serta pasal-pasal UU ITE terkait penyebaran konten digital menyesatkan.
"Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah," terang Irjen Asep.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tuduhan terhadap seorang Presiden dan menyoroti pentingnya literasi digital serta tanggung jawab hukum dalam menyebarkan informasi di era media sosial.*
(d/ad)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL