KPK Tegaskan Dukung RUU Perampasan Aset, Pelaku Korupsi Tak Hanya Kehilangan Kebebasan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM), sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pencalonannya dalam Pilgub Bengkulu 2024. Penetapan tersangka ini juga melibatkan Sekda Bengkulu, Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur Bengkulu, EF Alias Anca (EF), yang diduga berperan dalam pengumpulan dana untuk mendukung pencalonan Rohidin.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan bahwa pada Juli 2024, Rohidin Mersyah menginstruksikan Sekda Bengkulu untuk mengumpulkan ketua organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kepala Biro di Pemda setempat. Dalam pertemuan tersebut, Rohidin meminta dukungan dana untuk pencalonannya dalam Pilgub Bengkulu. “Saudara RM menyampaikan bahwa dia membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024,” ungkap Marwata.
Setelah pertemuan itu, sejumlah kepala dinas dan pejabat Pemda Bengkulu mulai mengumpulkan uang sebagai bentuk dukungan kepada Gubernur Rohidin. Beberapa pejabat, di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (SF), Kepala Dinas PUPR (TS), dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD), diduga mengumpulkan sejumlah uang hasil pemotongan anggaran dan dana tertentu yang diperuntukkan bagi tim pemenangan Rohidin.
SF dilaporkan menyerahkan uang sebesar Rp200 juta melalui ajudan Gubernur untuk memastikan posisinya tetap aman sebagai Kepala Dinas. Sementara TS mengumpulkan Rp500 juta yang bersumber dari potongan anggaran ATK, SPPD, dan tunjangan pegawai. SD juga dilaporkan mengumpulkan uang sebanyak Rp2,9 miliar, yang diduga berasal dari pencairan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap di Provinsi Bengkulu.
Pada bulan Oktober 2024, FEP, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, juga diduga mengumpulkan dana senilai Rp1,4 miliar dari tim pemenangan Kota Bengkulu untuk diserahkan kepada Rohidin melalui ajudannya. Dana-dana ini disetorkan dengan harapan dapat mendukung pencalonan Rohidin dalam Pilkada Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
Setelah serangkaian pemeriksaan, KPK menetapkan tiga tersangka utama dalam kasus ini, yaitu Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Sekda Bengkulu, Isnan Fajri, dan Ajudan Gubernur Bengkulu, EF Alias Anca. Ketiganya kini telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
KPK terus melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Pilkada di Provinsi Bengkulu.(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meningkatkan patroli kegiatan subuh guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi perbincangan publik di Denpasar. Namun kali ini sorotan bukan terkait pernyataannya men
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Bali melalui Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan m
EKONOMI
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga
EKONOMI
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kemb
POLITIK
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa skema insentif mitra Satuan Pelayanan
EKONOMI