Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meluruskan sejumlah isu terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjelang pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR.
Dalam konferensi pers di Komisi III, Senayan, Selasa (18/11/2025), Habiburokhman menegaskan, DPR tidak akan mencatut nama LSM dalam proses pembahasan RKUHAP.
"Komisi III tidak mencatut nama LSM. Justru kami mengakomodir masukan masyarakat sampai November ini, termasuk soal hak-hak disabilitas dan penghapusan larangan peliputan," kata dia.Baca Juga:
Politikus Gerindra itu menambahkan, meski tidak semua usulan diakomodir 100 persen, RKUHAP yang disahkan nanti akan menampung 99,9 persen aspirasi masyarakat, termasuk penguatan peran advokat dan hak tersangka untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Habiburokhman juga menanggapi hoaks yang beredar di media sosial soal polisi bisa melakukan penyadapan, menyita laptop, HP, atau memblokir rekening tanpa izin hakim.
"Ini tidak benar sama sekali," tegasnya.
Menurut dia, Pasal 135 ayat (2) KUHAP baru menegaskan bahwa penyadapan akan diatur melalui undang-undang tersendiri.
Sementara semua bentuk penyitaan, termasuk handphone atau laptop, harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP baru.
Pemblokiran rekening dan data online juga harus mendapatkan izin hakim sesuai Pasal 139 ayat 2 KUHAP.
"Kami sengaja menggelar klarifikasi ini agar publik memahami bahwa RKUHAP tidak memberikan wewenang sewenang-wenang kepada aparat," ujar Habiburokhman.
Dengan klarifikasi ini, DPR berharap publik mendapatkan informasi yang akurat dan transparan sebelum keputusan tingkat II RKUHAP diambil.*
(d/ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL