Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
LABUHANBATU UTARA – Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Labuhanbatu Utara resmi melaporkan Komisi B DPRD Labura ke Badan Kehormatan Dewan (BKD), Rabu, 19 November 2025.
Laporan tersebut dilayangkan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) bernomor 485.1/05/PWDPI_LABURA/XI/2025, yang diterima oleh bagian Tata Usaha dan Arsip Sekretariat DPRD Labura.
Ketua PWDPI Labura, M. Idris, menyebut pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan terhadap Kimhock Ambarita, warga yang merasa laporannya tidak ditangani serius oleh Komisi B DPRD selama lebih dari enam bulan.Baca Juga:
"Kami menilai Komisi B tidak bekerja maksimal sesuai tupoksinya. Saudara Kimhock Ambarita sangat dirugikan karena laporan yang ia ajukan sejak Mei tidak pernah dituntaskan," kata Idris dalam konferensi pers di depan kantor DPRD Labura.
Idris memaparkan sejumlah alasan terkait pelaporan Komisi B ke BKD:
- Pengaduan Kimhock Ambarita disampaikan pada 19 Mei 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
- Pada 13 Juni 2025, anggota Komisi B turun langsung meninjau objek yang dilaporkan.
- PWDPI dan Kimhock berulang kali mendatangi kantor Komisi B untuk meminta kejelasan putusan. Ketua Komisi B, Indra Sakti Dasopang, disebut berjanji menyampaikan putusan pada September 2025.
- Hingga 19 November 2025, tidak ada putusan, tindak lanjut, ataupun undangan resmi dari Komisi B kepada pelapor, baik melalui surat maupun komunikasi pribadi.
"Ini bentuk buruknya kinerja Komisi B DPRD dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Enam bulan lebih tidak ada kejelasan, ini tidak bisa dibiarkan," ujar Idris.
PWDPI mendesak BKD dan pimpinan DPRD untuk memproses laporan tersebut sesuai aturan. Idris juga mengkritik keras lemahnya fungsi pengawasan Komisi B.
"Kalau rakyat mengadu saja tidak ditangani serius, bagaimana mereka mengawasi perusahaan atau instansi yang punya persoalan jauh lebih besar? Bisa-bisa mereka hanya terima gaji tanpa bekerja," tegas Idris.
Ia berharap laporan ini menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja legislatif, terutama menyangkut pelayanan terhadap pengaduan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN