JAKARTA- Kejaksaan Agung mencegah lima orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020.
Kasus ini berkaitan dengan upaya memperkecil kewajiban perpajakan perusahaan atau wajib pajak yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
"Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).Baca Juga:
Dikutip dari Antara, kelima orang tersebut ialah mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (KD), serta BNDP, HBP, KL, dan VRH. Saat ini, mereka masih berstatus saksi.
Direktorat Jenderal Imigrasi turut mengonfirmasi permintaan tersebut.
Pencekalannya berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
"Alasan: korupsi," demikian tertulis dalam dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.
Sebelumnya, Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara itu.
"Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020," ujar Anang pada Senin (17/11/2025).
Ia menyebut kasus tersebut melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Namun, Kejagung belum membeberkan lokasi penggeledahan maupun rincian modus perkara. Anang memastikan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. "Iya, naik sidik," katanya.
Kejagung masih menelusuri aliran dana serta kaitan para pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri dengan dugaan manipulasi kewajiban pajak tersebut.*
(km/um)
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
