MAKASAR - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas tahun 2024 senilai Rp60 miliar.
Penggeledahan berlangsung sejak siang hingga malam, Kamis, 20 November 2025.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel, Rachmat Supriadi, menjelaskan dokumen-dokumen yang disita berasal dari rekanan pengadaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel.Baca Juga:
"Kami mengambil dokumen terkait usulan pengadaan dan pencairan anggaran untuk melengkapi bukti tindak pidana korupsi," ujar Rachmat.
Penggeledahan pertama dilakukan di kantor perusahaan swasta di Kabupaten Gowa, rekanan pengadaan bibit nanas.
Selanjutnya, tim penyidik menuju kantor Dinas TPHBun di Jalan Amirullah Makassar, dan terakhir ke kantor BKAD di Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.
Kasus ini diduga terkait penggelembungan harga bibit nanas dan pengadaan fiktif.
Rachmat mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 10 saksi untuk memperkuat penyelidikan.
"Kami baru di tahap penyidikan, belum ada penetapan tersangka. Penyitaan dokumen ini untuk mengembangkan bukti lebih lanjut," ujarnya.
Penggeledahan merespons laporan Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) yang sebelumnya menyerahkan bukti dugaan korupsi ke Kejati Sulsel pada Oktober 2025.
Menurut Rachmat, Kejati bertindak cepat untuk memastikan proses penyidikan berjalan tepat waktu.
Kasus ini masih dalam pengembangan, termasuk pemeriksaan dokumen dan saksi tambahan, untuk memastikan adanya dugaan mark up harga bibit nanas dan kegiatan pengadaan fiktif.*
(km/um)
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan mahasiswa pendidikan vokasi agar tidak hanya mengandalkan kemampuan tekn
NASIONAL
BATAM Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) untuk sisa periode 20232028 kembali dilantik di Ballroom Hot
NASIONAL
DELI SERDANG Video keributan yang dipicu persoalan suara pengeras suara atau speaker viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
