Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MAKASAR - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas tahun 2024 senilai Rp60 miliar.
Penggeledahan berlangsung sejak siang hingga malam, Kamis, 20 November 2025.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel, Rachmat Supriadi, menjelaskan dokumen-dokumen yang disita berasal dari rekanan pengadaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel.Baca Juga:
"Kami mengambil dokumen terkait usulan pengadaan dan pencairan anggaran untuk melengkapi bukti tindak pidana korupsi," ujar Rachmat.
Penggeledahan pertama dilakukan di kantor perusahaan swasta di Kabupaten Gowa, rekanan pengadaan bibit nanas.
Selanjutnya, tim penyidik menuju kantor Dinas TPHBun di Jalan Amirullah Makassar, dan terakhir ke kantor BKAD di Kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.
Kasus ini diduga terkait penggelembungan harga bibit nanas dan pengadaan fiktif.
Rachmat mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 10 saksi untuk memperkuat penyelidikan.
"Kami baru di tahap penyidikan, belum ada penetapan tersangka. Penyitaan dokumen ini untuk mengembangkan bukti lebih lanjut," ujarnya.
Penggeledahan merespons laporan Garda Aktivis Mahasiswa Indonesia (GAKMI) yang sebelumnya menyerahkan bukti dugaan korupsi ke Kejati Sulsel pada Oktober 2025.
Menurut Rachmat, Kejati bertindak cepat untuk memastikan proses penyidikan berjalan tepat waktu.
Kasus ini masih dalam pengembangan, termasuk pemeriksaan dokumen dan saksi tambahan, untuk memastikan adanya dugaan mark up harga bibit nanas dan kegiatan pengadaan fiktif.*
(km/um)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL