BNNP Sumut Bongkar 5 Kasus Narkoba Agustus-September 2026, Sita 141 Kg Ganja dan 1,9 Kg Sabu
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Kejaksaan Agung mencegah lima orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016–2020.
Kasus ini berkaitan dengan upaya memperkecil kewajiban perpajakan perusahaan atau wajib pajak yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
"Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).Baca Juga:
Dikutip dari Antara, kelima orang tersebut ialah mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (KD), serta BNDP, HBP, KL, dan VRH. Saat ini, mereka masih berstatus saksi.
Direktorat Jenderal Imigrasi turut mengonfirmasi permintaan tersebut.
Pencekalannya berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
"Alasan: korupsi," demikian tertulis dalam dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.
Sebelumnya, Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara itu.
"Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020," ujar Anang pada Senin (17/11/2025).
Ia menyebut kasus tersebut melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Namun, Kejagung belum membeberkan lokasi penggeledahan maupun rincian modus perkara. Anang memastikan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. "Iya, naik sidik," katanya.
Kejagung masih menelusuri aliran dana serta kaitan para pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri dengan dugaan manipulasi kewajiban pajak tersebut.*
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Dillah Hikma Sari melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sapril melantik dan mengambil s
PEMERINTAHAN
MEDAN Lima pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang diperiksa Inspektorat dinyatakan bersalah karena terbukti
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis
KESEHATAN
SIDOARJO Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, T
PERISTIWA
JAKARTA Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026. Ketiga merek ponsel yang berada di bawah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Prog
NASIONAL