Edna Pattisina Bongkar Bandara IMIP yang Disebut “Di Luar Radar” Pemerintah, “Negara dalam Negara” di Morowali?

JAKARTA — Latihan komando gabungan TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, bukan sekadar operasi militer di tengah kawasan tambang nikel.

Di balik pendaratan pasukan Kopasgat dan skenario perebutan pangkalan udara pada 20 November 2025 itu, mencuat dugaan keberadaan bandara tertutup PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas Indonesia.

Dalam podcast Forum Keadilan TV, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, mengungkap bahwa bandara yang berada di tengah kawasan industri raksasa seluas 4.000 hektare itu tidak memiliki petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas navigasi penerbangan.

Baca Juga:

• Selamatkan Ribuan Generasi Muda, TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1,5 Kg Sabu di Tanjung Balai Asahan

Kondisi ini ia nilai berbahaya bagi kedaulatan dan keamanan nasional.

Bandara yang Diklaim "Di Luar Radar" Negara
Edna menyebut informasi yang ia peroleh menyatakan aparat keamanan pun tidak leluasa memasuki kawasan tersebut.

Arus keluar-masuk barang dan pekerja industri nikel di Morowali disebut berlangsung tanpa kontrol negara.

"Situasi inilah yang memicu pernyataan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan gabungan," ujar Edna.

Dalam arahannya kepada prajurit, Sjafrie menegaskan negara tidak boleh membiarkan adanya 'negara dalam negara'.

Ia berjanji melaporkan temuan bandara tertutup tanpa otoritas Indonesia itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Edna mengaitkan isu ini dengan konsistensi kebijakan yang sejak lama disuarakan Prabowo mengenai kebocoran tambang ilegal dan hilangnya penerimaan negara.

Pesan Politik di Balik Latihan Militer
Latihan komando gabungan di bandara PT IMIP disebut mengandung pesan strategis: negara ingin menegaskan kontrol penuh atas kawasan industri nikel yang sangat vital bagi rantai pasok global.

Menurut Edna, pemilihan Morowali bukan kebetulan. TNI sebelumnya juga berlatih di Bangka Belitung—dua wilayah yang sering disebut sarat konflik tambang dan logistik.

Kehadiran Menhan Sjafrie di Morowali menjadi sinyal bahwa operasi ini bukan sekadar latihan rutin.

Ia secara terbuka menghubungkannya dengan agenda penegakan kedaulatan dan penertiban sektor pertambangan.

Risiko Keamanan: Pengawasan Lemah, Ancaman Besar
Edna memperingatkan bahwa bandara yang tidak berada dalam sistem kontrol negara membuka peluang masuknya barang dan teknologi sensitif tanpa pengawasan.

Mulai dari perangkat komunikasi, mesin industri, hingga potensi ancaman non-tradisional seperti narkotika, bahan berbahaya, hingga teknologi bawah laut.

Indonesia, katanya, belum memiliki sistem sensor bawah laut memadai untuk memantau aktivitas kapal selam atau drone bawah air di wilayah perairannya.

Dalam situasi rivalitas geopolitik Amerika Serikat–Tiongkok yang kian intens, titik logistik yang tidak diawasi negara menjadi kerentanan strategis.

Jejak Investor Asing dan Bayang Oligarki Tambang
Edna menyoroti pola investasi Tiongkok yang dominan di Morowali.

Menurutnya, perusahaan dari negara dengan sistem politik totaliter akan tunduk pada aturan jika pemerintah Indonesia tegas. Namun ketika regulasi longgar, ruang privilese pun terbuka.

Ia juga mencatat keterlibatan beberapa purnawirawan jenderal dalam struktur komisaris perusahaan tambang sebagai bagian dari jaringan yang menghubungkan oligarki, aparat, dan kekuasaan lokal.

"Langkah Presiden Prabowo memerintahkan TNI menertibkan tambang ilegal bisa dibaca sebagai upaya memutus mata rantai lama itu," ujar Edna.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan militer untuk urusan sipil tetap menimbulkan perdebatan.

Tuntutan Tindak Lanjut: Jangan Berhenti pada Simbol
Edna menilai latihan TNI di Morowali seharusnya menjadi titik awal pembenahan. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti temuan ini dengan:
- menempatkan Bea Cukai dan Imigrasi di bandara PT IMIP,
- menghadirkan otoritas navigasi penerbangan,
- memperkuat pengawasan kepolisian,
- serta memastikan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya.

Ia juga mengingatkan potensi temuan serupa di kawasan industri atau pelabuhan lain yang melibatkan investasi asing besar.

"Ini bukan hanya soal tambang, bukan hanya soal satu bandara. Ini ujian terhadap definisi kedaulatan Indonesia di era persaingan global," kata Edna.

Latihan gabungan di Morowali, dalam pandangannya, menjadi indikator seberapa jauh pemerintah berani menertibkan privilese ekonomi yang selama ini menjerat sektor strategis.*

(hr/ad)

Selamatkan Ribuan Generasi Muda, TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1,5 Kg Sabu di Tanjung Balai Asahan

RUPS-LB Bank Sumut Setujui Penyertaan Modal Berupa Aset, Bupati Karo Hadir: Langkah Adaptif di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Barabali Cup 1 U-20: Final Meriah, Turnamen Antar Dusun Jadi Ajang Olahraga dan Penggerak Ekonomi Warga

Warga Bandar Lampung Tercekik! Harga Gas Elpiji Meroket Jadi Rp 35.000: Untuk Makan Saja Sudah Susah!

TNI Diterjunkan untuk Amankan Kilang dan Terminal Pertamina, Menhan Tegaskan Ini Bagian OMSP

Bank Sumut Naik Kelas: Direksi Baru dan Penambahan Modal Jadi Fokus RUPS LB