Nurhadi Siap Menanggung Azab Allah Jika Dakwaan Gratifikasi dan TPPU Benar
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU UTARA – Polsek Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, menggelar konseling terhadap Mhd Taufiq Bangun, warga Desa Sonomartani, Rabu (26/11/2025).
Konseling dilakukan saat Taufiq hendak melaporkan dugaan tindak pidana terkait kerugian keluarga senilai ratusan juta rupiah akibat sengketa tanah seluas enam hektar yang sempat dikuasai pihak lain.
Wakapolsek Kualuh Hulu Iptu Samosir dan jajaran personel Polsek hadir untuk memberikan arahan.Baca Juga:
Namun, pihak kepolisian memutuskan tidak menerima laporan Taufiq dengan alasan dugaan pidana tidak terpenuhi.
Sebagai alternatif, Taufiq disarankan menempuh jalur perdata dan mengirim somasi kepada pihak yang dianggap merugikan keluarga.
Muhammad Yusup Harahap, salah satu pendamping Taufiq, menjelaskan kronologi sengketa.
Tanah seluas 10 hektar awalnya diterima orang tua Taufiq, almarhum Herman Bangun, melalui hibah dari kakeknya pada 2005. Lahan ini dikelola keluarga selama bertahun-tahun.
"Pada 2019, saat ayah Taufiq sakit, seorang bernama Suryani mengklaim enam hektar dari lahan tersebut dan mengambil hasilnya selama empat tahun. Meski Taufiq telah melaporkan ke pihak desa, tanah tetap dijualbelikan kepada warga Kota Medan atas nama Manalu," ujar Yusup.
Setelah enam tahun berjuang mempertahankan haknya, keluarga Taufiq baru bisa menguasai kembali tanah tersebut dua bulan terakhir.
Namun, kerugian materil akibat penguasaan pihak lain dinilai signifikan. Taufiq berharap laporan polisi diterima untuk menindaklanjuti dugaan pencurian hasil tanah, namun Polsek tetap menyarankan jalur perdata.
Kegiatan konseling dihadiri Mhd Taufiq Bangun, pendampingnya, serta jajaran Polsek Kualuh Hulu, termasuk Wakapolsek Iptu Samosir, Kanit Samapta IPDA Hariadi, Juru Periksa TH Sipahutar, SPKT, dan sejumlah personel lainnya.
Kasus ini menyoroti kompleksitas sengketa tanah di Labuhanbatu Utara dan pentingnya mekanisme hukum yang jelas antara jalur pidana dan perdata dalam penyelesaian konflik agraria.*
(ad)
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat hubungan bilateral melalui kerja sama konservasi satwa endemik komodo. Kesepakatan te
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memastikan belanja pegawai di lingkungan pemerintah kota tetap terjaga di bawah batas 30 persen dar
PEMERINTAHAN