P-APBD Medan 2026 Disepakati Rp7,73 Triliun, Wali Kota Rico Waas Fokus Perkuat Layanan Dasar
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, akan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keputusan hakim diperkirakan akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur bahwa tersangka yang melarikan diri atau berstatus buron tidak dapat mengajukan praperadilan.
"Kami meyakini hakim praperadilan akan merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan," ujar Budi, Sabtu, 29 November.Baca Juga:
Budi menegaskan, Paulus Tannos hingga kini masih masuk daftar pencarian orang (DPO) dan berada di luar negeri.
Prosedur penetapan DPO telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk pemanggilan berulang sebelum status DPO diterbitkan.
Paulus Tannos, yang ditetapkan sebagai tersangka pengembangan kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 13 Agustus 2019, diketahui melarikan diri ke luar negeri dan mengganti identitas menjadi Thian Po Tjhin. Ia masuk DPO KPK sejak 19 Oktober 2021.
Kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Paulus kemudian ditangkap di Singapura awal Januari 2025, dan saat ini proses ekstradisi masih berlangsung sesuai perjanjian Indonesia-Singapura.
Praperadilan yang diajukan Paulus Tannos tercatat dengan nomor perkara 143/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, dan sidang perdana semula dijadwalkan pada Senin, 10 November 2025.
KPK menekankan pihaknya tetap menunggu proses hukum berjalan, memastikan tersangka diproses sesuai aturan yang berlaku.*
(v/um)
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL