Pencegahan ke Luar Negeri Dirut PT Djarum Dicabut, Kejagung: Kooperatif Selama Penyidikan

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut status pencegahan ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, memastikan langkah ini diambil karena yang bersangkutan menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik," kata Anang, Minggu (30/11/2025).

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Dugaan Pemalsuan Dokumen Aset Kasus Hasbi Hasan, Laporan Penggelapan Aset Rp600 Miliar Tidak Benar

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat adanya permohonan pencegahan ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi perpajakan atau tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pencegahan ini berlaku bagi lima orang, termasuk Victor, Ken Dwijugiasteadi mantan Dirjen Pajak, Karl Layman pemeriksa pajak muda, Heru Budijanto Prabowo konsultan pajak, dan Bernadette Ning dijah Prananingrum, Kepala KPP Madya Semarang.

Jenis pencegahan bersifat reguler dan aktif, dengan alasan dugaan korupsi dalam pengelolaan tax amnesty.

Kejagung menilai masih ada proses pendalaman untuk menemukan bukti penguat dugaan suap, termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam kasus ini.

Dalam pengembangan kasus, Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah rumah dan kantor pada akhir pekan lalu.

"Kami tidak bisa memerinci alamat dan kepemilikan lokasi penggeledahan, namun salah satunya adalah petinggi di DJP," jelas Anang.

Kasus ini menyoroti dugaan pemberian imbalan kepada oknum di DJP untuk memperkecil pajak perusahaan, dan terus menjadi fokus Kejagung dalam rangka menegakkan hukum dan transparansi pengelolaan tax amnesty.*

(tt/ad)

KPK Tegaskan Dugaan Pemalsuan Dokumen Aset Kasus Hasbi Hasan, Laporan Penggelapan Aset Rp600 Miliar Tidak Benar

Setelah Dibebaskan, Rekening Masih Diblokir: Ira Puspadewi Bertahan dari Bantuan Teman

BPKP dan KPK Berselisih soal Penghitungan Kerugian Negara Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Pasar Baru Sergai: Tersangka Tunggal, Namun Tidak Menutup Kemungkinan Tersangka Baru

Prabowo Tegur Menteri dan Pejabat: “Markup 10 Juta Bisa 150 Kali, Jangan Anggap Kita Bodoh!”

Mentan Amran Lantik Lima Pejabat Tinggi Kementan, Tegaskan “Jangan Korupsi”